Page 57 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dirilis Kamis (18/6) hanya berselang
sepekan setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan hasil advokasi atas
isu serupa terkait dengan implementasi program Kartu Prakerja.

Jika KPK meminta program Kartu Prakerja dihentikan karena terindikasi ada tata kelola yang
tidak berjalan secara baik, KPPU justru berpandangan bahwa program Kartu Prakerja bisa
dilanjutkan karena menilai tidak ada pelanggaran hukum persaingan usaha dalam pelaksanaan
program itu.
Tentu saja, sudut pandang dari dua kacamata lembaga itu tidak untuk diperdebatkan. KPK lebih
menyoroti mengenai mekanisme penyediaan barang dan jasa dalam Kartu Prakerja yang tidak
sesuai prosedur. Sementara itu, KPPU mengawasi mekansime persaingan usaha antarpenyedia
platform pelatihan online program itu.
Tantangan sekarang berada di manajemen pelaksana program Kartu Prakerja untuk
mengakomodasi rekomendasi KPK dan hasil kajian KPPU agar program itu berjalan lebih baik
lagi.

Menurut Komisioner KPK Alexander Marwata, penyelenggara program Kartu Prakerja perlu
melakukan perbaikan tata kelola program.

"Menunda pelaksanaan [Kartu Prakerja] batch 4 sampai dilaksanakan perbaikan tata kelola
program Kartu Prakerja," katanya dalam konferensi pers, Kamis (18/6).

Dia menuturkan metode pelaksanaan pelatihan online melalui program Kartu Prakerja
berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara.

Hal itu dikarenakan metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol
atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

KPK juga mendapatkan sejumlah temuan ihwal lembaga pelatihan yang menerbitkan sertifikat,
meski peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.

"Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang
sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta,"
katanya.

Lebih lanjut, Alexander mengatakan hasil kajian dan rekomendasi KPK tersebut sudah
disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait Kartu Prakerja pada 28 Mei 2020.

ADVOKASI KPPU

Sepekan sebelumnya, KPPU menyatakan tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum
persaingan usaha dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Menurut Juru bicara KPPU Guntur Saragih, proses advokasi yang dilakukan KPPU menghasilkan
adanya iktikad baik oleh manajemen pelaksana program untuk memperbaiki sistem pengelolaan
Kartu Prakerja, khususnya dalam hal penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Prinsip persaingan usaha sehat itu seperti meninjau kontrak kerja sama untuk memastikan tidak
terjadinya diskriminasi oleh platform digital kepada lembaga pelatihan lain.
Selain itu, manajemen juga melakukan peninjauan dan persetujuan atas besaran komisi jasa.
Tidak hanya itu, peninjauan juga dilakukan terhadap pengaturan standar kualitas minimal untuk
pelatihan yang layak ditawarkan melalui program itu.