Page 58 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

Guntur menilai pihak manajemen pelaksana menyatakan terbuka untuk meninjau ulang
kebijakan yang dibuat, jika KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran persaingan usaha,
khususnya perilaku diskriminatif

Rekomendasi KPK

Manajemen pelaksana telah memperbaiki sistem pengelolaan Kartu Prakerja, khususnya dalam
hal penetapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, seperti meninjau kontrak kerja sama
untuk memastikan tidak terjadinya diskriminasi oleh platform digital kepada lembaga pelatihan
lain.

Manajemen melakukan peninjauan dan persetujuan atas besaran komisi jasa.

Memperbaiki dan mengatur standar kualitas minimal untuk pelatihan yang layak ditawarkan
dalam program Kartu Prakerja. Manajemen pelaksana terbuka untuk meninjau ulang kebijakan,
jika KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran persaingan usaha, khususnya perilaku
diskriminatif yang dilakukan oleh platform digital kepada lembaga pelatihan lain atau lembaga
pelatihan yang tidak terafiliasi dengan platform digital.

Dua lembaga negara memberikan 'rekomendasi atas pelaksanaan program Kartu Prakerja yang
sempat menuai polemik.
Penunjukan delapan mitra program Kartu Prakerja tidak melalui mekanisme pengadaan barang
dan jasa.

Penunjukan 5 platform dari 8 platform digital sarat akan konflik kepentingan. Delapan platform
itu Tokopedia, Buka lapak, Sklll academy (Ruangguru), MauBelajarApa.com, Pintaria,
Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Sisnaker (Sistem Informasi Ketenagakerjaan).

Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia
Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital. yang dilakukan oleh
platform digital kepada lembaga pelatihan lain atau lembaga pelatihan yang tidak terafiliasi
dengan platform digital.

Awal Juni lalu, lembaga survei Indikator merilis hasil kajian terkait dengan program Kartu
Prakerja. Sebanyak 38,7% responden tidak setuju dengan program pelatihan online melalui
Kartu Prakerja dan 10,2% menyatakan sangat tidak setuju.

Adapun, 25,3% responden setuju dengan program tersebut, dan 4,5% sangat setuju.

Jika digabungkan antara yang bernada setuju dan tidak setuju, 48,9% responden tidak setuju.
Sedangkan kelompok yang setuju 29,8%. Ada 21,4% lainnya yang memilih tidak tahun dan
tidak menjawab.
Mereka yang tidak setuju memiliki pandangan agar alokasi anggaran dalam pelatihan online
Kartu Prakerja itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan sembako masyarakat. Ada sebanyak
sebanyak 34% responden yang menyatakan soal pemenuhan kebutuhan sembako ini.

Sementara itu, 32,3% lainnya memilih anggaran itu dipakai sebagai bantuan tunai masyarakat
yang terdampk pandemi. Selebihnya, sebanyak 11,5% responden bependapat agar pelatihan
online dialihkan untuk kegiatan pelatihan praktis di lapangan.

Lalu, sebanyak 8,9% lainnya berpendapat agar anggaran program pelatihan online itu dipakai
membantu usaha mikro, kcil, dan menengah (UMKM), dan sebanyak 7,9% mengusulkan untuk
memperkuat program padat karya, fM.C. Nmiariza! Ftmandtz) B