Page 63 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 63
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan IOMKI ini sifatnya
sukarela, tidak memaksakan industri untuk beroperasi. Sebab, setiap perusahaan industri
mempunyai kemampuan berbeda dalam menjalankan bisnisnya di tengah krisis akibat pandemi.
"Melalui IOMKI ini, kita menyelamatkan hampir 5 juta tenaga kerja dari risiko Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK)," Kata Agus dalam diskusi secara virtual, Kamis (18/6/2020).
Agus menambahkan, meski perusahaan industri manufaktur bisa beroperasi saat masa PSBB,
namun perusahaan tersebut harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Adapun, format
bentuk laporannya sudah disiapkan sehingga memudahkan pelaku industri domestik. ( ) "Salah
satu aturannya, wajib melakukan laporan kesehatan setiap minggunya. Jika selama tiga kali
tidak memberikan laporan kesehatan, maka izinnya kita cabut," tegasnya.
Untuk mengawasi protokol kesehatan tersebut, Kemenperin memberikan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah setempat. Hasilnya, hingga hari ini terdapat 146 perusahaan yang dicabut
status IOMKI-nya.
"Perusahaan tersebut terbukti telah melanggar protokol kesehatan maupun tidak memberikan
laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita terus harap perusahaan
kooperatif. Karena di sisi lain ekonomi harus jalan, namun protokol kesehatan harus jadi yang
utama," tandasnya.
(ind).
