Page 66 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

Alexander juga mengatakan hasil kajian tersebut telah disampaikan kepada Kemenko Bidang
Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rapat resmi pada 28 Mei lalu.
Kementerian sepakat untuk memperbaiki program yang sudah masuk gelombang ke-4 itu sesuai
rekomendasi KPK.

Siap evaluasi

Direktur Kemitraan dan Komunikasi Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan komite
kartu prakerja akan melakukan evaluasi menyeluruh. Pihaknya akan menelaah setiap
rekomendasi KPK untuk bisa diimplementasikan dalam pelaksanaannya.

"Kami telaah dulu satu per satu. Nanti baru bisa dipastikan bahwa rekomendasi KPK dapat
diimplementasikan sehingga komite bisa ambil keputusan," ungkapnya ketika dihubungi, tadi
malam.

Menurut Panji, temuan KPK merupakan bagian dari masukan bagi pemerintah. Kartu prakerja
merupakan program pemerintah yang baru berjalan dan tentu masih banyak kekurangan, dari
kebijakan, payung hukum, hingga pelaksanaannya.

"Ini masukan yang diberikan KPK kepada komite. Masukan buat komite termasuk di antaranya
soal kebijakan, payung hukum, dan pelaksanaan." tutur Panji. (Van/X-10)
"Kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme PJB (pengadaan barang
dan jasa) pemerintah."

Alexander Marwata

Wakil Ketua KPK

caption :

SAMPAIKAN HASIL KAJIAN KPK: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan hasil
kajian mengenai program kartu prakerja di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. KPK menemukan
empat aspek permasalahan dalam program tersebut, antara lain proses pendaftaran, kemitraan
dengan platform digital yang tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah,
materi pelatihan, dan pelaksanaannya.

Rekomendasi KPK

Program kartu prakerja gelombang ke-4 dihentikan sementara untuk evaluasi dan perbaikan.

Penerimaan peserta whitelist tidak perlu mendaftar daring, tetapi akan dihubungi manajemen
pelaksana untuk mengikuti program.

Identifikasi peserta cukup menggunakan NIK.

Sebanyak 250 pelatihan yang terindikasi memiliki konflik kepentingan harus dihentikan.

Kurasi materi pelatihan dan kelayakannya agar melibatkan pihak yang kompeten.
Materi pelatihan yang terindikasi gratis di jejaring internet harus dikeluarkan dari daftar
pelatihan.

Pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol supaya tidak fiktif.

Mengembalikan implementasi program ke Kemenaker.