Page 69 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

KEMENAKER EVALUASI TAHAPAN REKRUTMEN ABK WNI DI KAPAL ASING

- Sejumlah kasus eksploitasi anak buah kapal (ABK) WNI di kapal asing mulai muncul ke
permukaan baru-baru ini. Untuk mencegah hal serupa terjadi kembali, pemerintah berjanji
segera membenahi tata kelola dalam penempatannya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam acara
peluncuran Policy Brief tentang Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan
Asing melalui video conference, Kamis (18/6). Ida menyatakan, pemerintah telah dan terus
berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan perlindungan bagi awak kapal
perikanan.

Diakuinya, selama ini persoalan tersebut terjadi dimulai bahkan sejak hulu. Mulai dari proses
pemberian izin bagi perusahaan yang akan menempatkan awak kapal, proses rekrutmen, dan
pendataan. Lalu, proses pelatihan dan sertifikasi, proses pelatihan calon awak kapal, hingga
proses pengawasannya.

"Tahapan-tahapan tersebut mutlak kita lakukan evaluasi dan langkah-langkah pembenahan,"
tegasnya. Harapannya, tak ada lagi kasus eksploitasi atau pelanggaran perjanjian kerja lagi.

Terkait soal perlindungan bagi ABK, Ida mengatakan bahwa sejatinya perlindungan ini sudah
tertera dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (PPMI). Secara jelas menyatakan bahwa awak kapal perikanan Indonesia yang
bekerja di kapal berbendera asing merupakan bagian dari PMI. Perlindungan ini mencakup
perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. "PMI juga dilindungi dari segi hukum,
sosial, dan ekonomi," ujarnya.

Ida berpandangan, dalam rangka mewujudkan tata kelola penempatan awak kapal yang lebih
baik, pendayagunaan potensi laut nasional beserta isinya mutlak harus dilakukan. Sehingga laut
Indonesia dapat dimanfaatkan oleh rakyatnya sendiri.

"Maka ke depannya para nelayan atau pun awak kapal perikanan kita tidak lagi hanya bekerja
di kapal asing tapi juga kapal Indonesia yang baik," ungkap Ida.

Selain itu, pemerintah telah menggandeng pihak kepolisian dalam menangani kasus perbudakan
modern ABK ini. Termasuk dalam kasus dua ABK WNI yang nekat melompat dari kapal
berbendera Tiongkok Lu Qing Yuan Yu 901.

Sementara itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha menuturkan, berdasarkan informasi yang
diterimanya, pihak polda Kepulauan Riau telah menetapkan tiga tersangka atas kasus tersebut.
Yakni, direktur dan komisaris PT MTB, pihak penyalur kedua ABK tersebut.

"Ketiganya juga jadi tersangka yang ditetapkan Polda Jateng atas kasus ABK yang lain,"
ungkapnya.

Selain itu, Kemenlu juga telah menindaklanjuti seluruh kasus para ABK WNI dengan bertemu
dengan Kemenlu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Beijing. Dari pertemuan yang dilakukan
oleh KBRI Beijing tersebut, Kemenlu RRT, Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan
Tiongkok, dan Pemerintah Kota Dalian berjanji akan melakukan langkah lebih lanjut seperti
desakan Indonesia.

"Dalam hal ini Pemkot Dalian telah membentuk satgas antar departemen untuk melakukan
investigasi terhadap kasus yang menimpa anak buah kapal (ABK) WNI," ungkap Judha.