Page 65 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 65
Program senilai Rp20 triliun ini berpotensi merugikan keuangan negara. KPK merekomendasikan
penghentian sementara sembari dilakukan evaluasi dan perbaikan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sejumlah masalah dalam pelaksanaan
program kartu prakerja yang dijalankan pemerintah di masa pandemi covid-19. Kajian KPK
menyebut pelatihan daring dalam program itu tidak memiliki mekanisme kontrol dan berpotensi
merugikan keuangan negara.
KPK KRITISI KARTU PRAKERJA
Program senilai Rp20 triliun ini berpotensi merugikan keuangan negara. KPK merekomendasikan
penghentian sementara sembari dilakukan evaluasi dan perbaikan.
Dhika Kusuma Winata
dhika@mediaindonesia.com
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sejumlah masalah dalam pelaksanaan
program kartu prakerja yang dijalankan pemerintah di masa pandemi covid-19. Kajian KPK
menyebut pelatihan daring dalam program itu tidak memiliki mekanisme kontrol dan berpotensi
merugikan keuangan negara.
"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan
merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki
mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta," ungkap Wakil
Ketua KPK Alexander Marwata saat menyampaikan hasil kajian program kartu prakerja di
Gedung KPK. Jakarta, kemarin.
KPK mendapati temuan lembaga pelatihan pada program itu bisa menerbitkan sertifikat
meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang dipilih. Ditemukan
juga masalah terkait dengan materi pelatihan.
Lembaga antirasuah mencatat yang memenuhi syarat, baik materi maupun penyampaian, hanya
13% dari 1.895 pelatihan. Dari seluruh konten, hanya 55% yang layak sebagai pelatihan daring.
Sisanya harus dilakukan secara luring (offline) dan kombinasi. Selain itu. sebagian besar materi
pelatihan dalam program kartu prakerja juga tersedia gratis di internet.
"Dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel, didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian
kami dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. Hasilnya 89% dari
pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar. Jadi, banyak pelatihan yang tersedia secara
gratis dan itu juga (sama) ditawarkan dalam program kartu prakerja," ucap Alexander.
KPK juga mendapati penunjukan langsung delapan platform digital sebagai mitra resmi
pemerintah tidak sesuai mekanisme yakni melalui manajemen pelaksana (PMO). Penetapan
dilakukan oleh Komite Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 sebelum PMO dibentuk.
Hal itu dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 yang
menyatakan kerja sama dengan platform digital dilakukan oleh PMO.
"Kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme PJB (pengadaan barang
dan jasa) pemerintah," ucap Alexander
Atas kajian terhadap program kartu prakerja ini. KPK menyampaikan sejumlah rekomendasi
(lihat grafik).
