Page 17 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 17

Judul             Penetapan UMP dan UMK Didemo Buruh, ini Kata Gubernur Banten
                Nama Media        faktabanten.co.id
                Newstrend         Upah Minimum 2022
                Halaman/URL  https://faktabanten.co.id/daerah/penetapan-ump-dan-umk-didemo-
                                  buruh-ini-kata-gubernur-
                                  banten/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=penetapan-
                                  ump-dan-umk-didemo-buruh-ini-kata-gubernur-banten
                Jurnalis          Redaksi
                Tanggal           2021-11-04 06:43:00
                Ukuran            0

                Warna             Warna
                AD Value          Rp 7.500.000
                News Value        Rp 22.500.000
                Kategori          Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan           Korporasi
                Sentimen          Negatif


              Narasumber

              neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Sesuai peraturan (penetapan UMP/UMK, red) tak
              bisa bergeser dari situ (aturan Perundang-undangan, red)

              neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada keputusan,
              ya sudah
              neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
              trans) Banten) Hingga saat ini, Pemprov Banten masih menunggu dan berkoordinasi dengan
              Kementerian Tenaga Kerja tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penetapan Upah
              Minimum sesuai regulasi


              Ringkasan

              Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menjelaskan penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              dan atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mengacu pada aturan normatif yang ditetapkan
              Pemerintah  Pusat.  Penetapan  UMP  dan  atau  UMK  tak  bisa  bergeser  dari  aturan  Perundang-
              Undangan.



              PENETAPAN UMP DAN UMK DIDEMO BURUH, INI KATA GUBERNUR BANTEN

              Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menjelaskan penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              dan atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mengacu pada aturan normatif yang ditetapkan
              Pemerintah  Pusat.  Penetapan  UMP  dan  atau  UMK  tak  bisa  bergeser  dari  aturan  Perundang-
              Undangan.

              "Sesuai peraturan (penetapan UMP/UMK, red) tak bisa bergeser dari situ (aturan Perundang-
              undangan, red)," kata Gubernur WH, Selasa, (2/11/2021).
                                                           16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22