Page 13 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 13
Judul Aturan Baru BLT Subsidi Gaji, Pekerja Wajib Baca demi BSU Rp1 Juta
Nama Media okezone.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/11/03/320/2496231/aturan-
baru-blt-subsidi-gaji-pekerja-wajib-baca-demi-bsu-rp1-juta?page=1
Jurnalis Sevilla Nouval Evanda
Tanggal 2021-11-04 06:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Dan Permenaker
Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh
penyesuaian level wilayah PPKM
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Dan Permenaker
Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh
penyesuaian level wilayah PPKM, ucap Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta,
Selasa (2/11/2021) Anwar Sanusi menyebut, substansi dari perubahan dalam Rancangan
Permenaker antara lain penghapusan ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf d Permenaker Nomor 16
Tahun 2021 mengatur persyaratan mendapatkan BSU bagi pekerja/buruh yang bekerja di
wilayah PPKM level 3 dan 4. Adapun Perubahan atas lampiran II Permenaker Nomor 16 Tahun
2021 ini yaitu penambahan 1 Provinsi yakni Kalimantan Utara dari yang sebelumnya 6 Provinsi
menjadi 7 Provinsi
Ringkasan
BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) diperluas. Hal ini sebagai tindak lanjut hasil
rapat Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tanggal 22 Oktober 2021 yang menyetujui
perluasan cakupan tersebut.
ATURAN BARU BLT SUBSIDI GAJI, PEKERJA WAJIB BACA DEMI BSU RP1 JUTA
BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) diperluas. Hal ini sebagai tindak lanjut hasil
rapat Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tanggal 22 Oktober 2021 yang menyetujui
perluasan cakupan tersebut.
12
