Page 316 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021

buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan ke mampuan perusahaan dan kondisi
perekonomian nasional. Masih ada waktu, karena penetapan upah minimum paling lambat 21
November mendatang

Ringkasan

Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) mendatangi Kantor
Gubernur Banten, Selasa (2/11), untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait upah minimum
tahun 2022. Namun sayang, ribuan buruh yang mayoritas berasal dari Tangerang Raya gagal
menemui Gubernur Banten Wahidin Halim. Mereka hanya disambut Asda II Pemprov Banten dan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten.

RIBUAN BURUH KECEWA

Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) mendatangi Kantor
Gubernur Banten, Selasa (2/11), untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait upah minimum
tahun 2022.

Namun sayang, ribuan buruh yang mayoritas berasal dari Tangerang Raya gagal menemui
Gubernur Banten Wahidin Halim. Mereka hanya disambut Asda II Pemprov Banten dan Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten.

Lantaran tidak ditemui gubernur, pimpinan serikat buruh akhirnya menolak menyampaikan
aspirasi mereka kepada pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Ribuan buruh akhirnya
melakukan aksi blokir jalan raya Palima- Pakupatan sebagai bentuk kekecewaan, yang
menyebabkan kemacetan panjang.

Pantauan Radar Banten, ribuan buruh tiba di Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang
sekira pukul 14.00 WIB. Mereka membawa ratusan spanduk yang berisi aspirasi serikat buruh
yang menuntut kenaikan upah buruh tahun depan. Aksi buruh mendapat pengawalan ketat dari
aparat kepolisian yang menjaga sejak siang akses utama menuju kantor Gubernur.

"Tahun 2021 upah buruh tidak dinaikan akibat pandemi Covid-19, tahun depan kami ingin ada
keadilan untuk buruh. Tapi sayang, Pak Gubernur justru tidak peduli terhadap nasib buruh," kata
salah seorang pimpinan buruh dalam orasinya. Ia melanjutkan, kedatangan buruh untuk
menagih janji gubernur, yang akan memperjuangkan hak-hak para buruh.

"Kita datang dari jauh, dari Tangerang, Cilegon, Lebak, Pandeglang hanya untuk bertemu
dengan orangtua kita, bapak kita Gubernur Banten. Tapi sayang, orang nomor satu di Banten
ternyata mendelegasikan kepada Asda II dan Kepala Disnakertrans. Maka kita menolak berbicara
selain dengan Gubernur," bebernya. Semenjak Wahidin Halim jadi Gubernur Banten, kata dia,
tidak pernah sekali pun bersedia menemui buruh seberapa pun penetapan upah minimum.
Padahal, banyak aspirasi buruh yang harus didengar oleh Gubernur pilihan mayoritas buruh di
Banten pada Pilgub Banten 2017 lalu.

"Semenjak beliau terpilih menjadi gubernur, tidak pernah sekali pun mau bertemu dengan buruh-
buruh di Banten ini. Artinya apa? Kita tidak dimanusia wikan oleh beliau, jadi wajar kalau kita
mencabut dukungan politik kepada orang yang tidak memanusiawikan buruh," pungkasnya.
Sementara itu, Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3), Dedi Sudarajat mengatakan,
buruh datang ke Kantor Gubernur untuk dialog dan menyampaikan aspirasi, terkait besaran upah

315