Page 317 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2021
P. 317
minimum tahun 2022. "Hasil kajian kami, upah minimum tahun 2022 harus naik di atas 10
persen," ujarnya.
Dedi melanjutkan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Banten tahun 2022 sebesar 8.95
persen dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 naik 13,5 persen. Angka-angka itu,
menurut Dedi sangat wajar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Banten dari tahun ke tahun
(year on year) semakin meningkat.
"Tuntutan kami juga sesuai komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kalau naiknya dibawah
itu sama saja gubernur tidak peduli terhadap nasib buruh di Banten," tuturnya. Gubernur Banten
yang akan menetapkan upah minimum 2022, kata Dedi, jangan berlindung dibalik UU Cipta Kerja
yang tidak pro terhadap buruh dalam menetapkan UMK 2022.
"Serikat pekerja di Banten konsisten menolak pemberlakuan UU 11/2021 tentang Cipta Kerja,
termasuk menolak PP 36/2021 dijadikan acuan dalam penetapan upah minimun tahun 2022 di
Provinsi Banten," tegasnya. Ia melanjutkan, aturan baru tersebut tidak pro terhadap serikat
pekerja, lantaran memungkinkan tidak ada kenaikan upah setiap tahun.
Pasalnya, pertimba ngan konsumsi rumah tangga dari tiap wilayah berbeda. Jika ada wilayah
yang ekonominya rendah, maka berdampak pada rendahnya konsumsi. "Kemungkinan besar
ada upah minimum kabupaten/kota yang enggak naik karena mengacu pada konsumsi daerah
tersebut, kan banyak daerah di Banten bukan kawasan industri.
Sementara hal itu jadi perhitungan dasar untuk naik atau tidak menaikkan. Bisa jadi gubernur
enggak menaikkan meskipun bupati/walikota mengusulan kenaikan," tegasnya. Hingga pukul
17.30 WIB, ribuan buruh masih bertahan di depan Kantor Gubernur Banten. Para pimpinan
serikat buruh akhirnya pasrah lantaran Gubernur Wahidin Halim sedang berada di luar kantor.
Menanggapi tuntutan buruh, Kepala Disnakertrans Banten Alhamidi mengatakan, pembahasan
upah minimum 2022 baru dilakukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten, usulan buruh bisa
disampaikan melalui unsur buruh yang ada di dewan pengupahan.
"Tentu usulan semua pihak akan kami akomodir dan disampaikan kepada gubernur, kami
mengapresiasi aliansi buruh yang melakukan aksinya dengan damai," katanya. Menurut
Alhamidi, latar belakang penetapan upah pada prinsipnya untuk mewujudkan sistem
pengupahan yang berkeadilan dalam konteks untuk mencapai kesejahteraan buruh, tetapi tetap
memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.
"Jadi sebenarnya ada tiga sisi itu harus terjawab dalam sistem pengupahan nasional. Tak hanya
berpikir kesejahteraan pekerja atau buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan ke mampuan
perusahaan dan kondisi perekonomian nasional. Masih ada waktu, karena penetapan upah
minimum paling lambat 21 November mendatang" tegasnya.
(den/air)
Caption:
AKSI BURUH: Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu menggelar
aksi unjuk rasa, di KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (2/11).
316
