Page 35 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2019

Title KENAIKAN UPAH MENGACU PP 78, BURUH: GAP MAKIN LEBAR
Media Name detik.com
Pub. Date 25 November 2019
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4797145/kenaikan-upah- mengacu-pp-
Page/URL
78-buruh-gap-makin-lebar
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyadari bahwa formula
kenaikan upah yang diberlakukan saat ini membuat rentang atau gap gaji antar
daerah semakin melebar. Namun hal tersebut harus diimplementasikan lantaran
sudah disepakati bersama oleh Pemerintah dan pengusaha. Presiden KSPI Said
Iqbal mengatakan bahwa formula kenaikan upah yang berdasarkan inflasi ditambah
pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan persentase kenaikan yang akan
diterapkan diseluruh daerah.

"Kalau pakai PP Nomor 78 pasti nilai kenaikan upah minimum akan sama sehingga
gap makin lebar," kata Said Iqbal saat dihubungi detikcom , Jakarta, Senin
(25/11/2019).

Besaran kenaikan upah minimum untuk tahun 2020 ditetapkan sebesar 8,51% dan
berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia. Keputusan itu juga telah membuat gap
yang besar. Seperti contoh, upah terbesar saat ini berada di wilayah Jawa Barat
dengan Rp 4,2 juta per bulan, sedangkan yang kecil berada di Kota Banjar dengan
Rp 1,6 juta per bulan.

Dengan gap tersebut, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian untuk tidak memukul rata besaran kenaikan upah.

Misalnya, untuk wilayah yang nominal upahnya sudah besar tidak harus
memberlakukan kenaikan sesuai dengan angka formulasi. Sedangkan daerah yang
nominal upahnya rendah wajib menaikkan sesuai keputusan formulasi. Tujuannya,
agar gap antar wilayah dapat ditekan dan mengurangi aksi relokasi pabrik ke
wilayah dengan upah murah.

Meski demikian, Said Iqbal menegaskan bahwa pihak buruh menolak dengan usulan
yang dilontarkan oleh para pengusaha. Pasalnya, sesuai aturan yang berlaku maka
formulasi kenaikan haji pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan harus
dijalankan oleh seluruh daerah.

"Kalau ikut PP Nomor 78 kan kenaikannya sama semua untuk semua perusahaan di
semua daerah yaitu 8,51%, seperti sekarang ini," ungkap dia. (hek/das)

Page 34 of 110.