Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 APRIL 2020

Title PEMBAHASAN OMNIBUS LAW DI TENGAH WABAH COVID-19 BATASI PARTISIPASI PUBLIK
Media Name kompas.com
Pub. Date 31 Maret 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/10155421/pembahasan-omnibu s-law-di-
Page/URL
tengah-wabah-covid-19-batasi-partisipasi-publik
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

JAKARTA, - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik
keputusan DPR dan pemerintah yang akan tetap membahas Omnibus Law RUU
Cipta Kerja di tengah wabah virus corona.

Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan, pembahasan RUU di tengah pandemi virus
corona ini akan membatasi partisipasi publik.

"Pembahasan di tengah situasi pandemi ini kan sama saja dengan membatasi
partisipasi publik, Kalau mereka bilanng ada internet, tetap saja kualitas partisipasi
turun jauh," kata Asfinawati ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (31/3/2020).

Mereka juga meminta DPR dan pemerintah fokus dalam penanganan wabah virus
corona atau Covid-19.

"Rakyat tidak mampu berpartisipasi dalam mengawal pembahasan produk legislasi.
Lebih jauh dari itu, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja rakyat harus
mengorbankan kondisi kesehatannya," ujarnya.

DPR, kata Asfin, mestinya memaksimalkan fungsi anggaran dan pengawasannya
dengan melakukan realokasi anggaran untuk membantu penanganan pasien Covid-
19.

Kemudian, menyediakan segala kebutuhan rakyat dalam menghadapi pandemi
Covid-19, termasuk tersedianya pangan, air, listrik, sanitasi, dan bantuan finansial
bagi rakyat miskin.

"Memastikan tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan pemerintah
atas nama penanganan pandemi Covid-19, perlindungan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) pekerja dan segera memberi arahan konkret kepada
Pemerintah melalui fungsi pengawasan," ucapnya..

Page 30 of 103.