Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 APRIL 2020

Title PRESIDEN SARBUMUSI: KEMNAKER AWASI PERUSAHAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19
TAK KELUARKAN THR
Media Name elshinta.com
Pub. Date 31 Maret 2020
Page/URL https://www.elshinta.com/news/203135/2020/03/31/-presiden-sarbumusi-ke mnaker-
awasi-perusahaan-di-tengah-pandemi-covid19-tak-keluarkan-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Ditjen PHI JSK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Ketenagakerjaan dari hasil teleconference via zoom meeting yang dilakukan Presiden
Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Mohammad Syaiful Bahri Anshori.

Kata Syaiful Bahri Anshori pemerintah harus peka dan tidak merugikan pekerja dalam
kondisi bencana non alam yang sedang melanda Indonesia.

"COVID-19 adalah merupakan pandemi yang menjadi musibah bersama serta berdampak
pada relasi pengusaha dan pekerja, jadi pemerintah harus betul-betul membuat skema
yang adil dalam mekanisme pembayaran THR 2020, harus di fikirkan kebijakan yang
mendorong keadilan dalam situasi seperti ini tanpa merugikan salah satu pihak," kata
Syaiful Bahri Anshori yang akrab disapa SBA, Senin (30/3), seperti dilaporkan Kontributor
Elshinta, Efendi Murdiono.

Lebih lanjut alumni IAIN Sunan Kalijaga Jogyakarta melalui whatsappnya mengesankan
perlu ada pengawasan agar situasi mewabahnya COVID-19 tidak ada perusahaan nakal
yang tidak mematuhi kahnya.

"Pemerintah harus melakukan mapping dan pendataan perusahaan perusahaan yang
terdampak COVID-19, mengakibatkan gagal pembayaran atau menunda pembayaran THR,
selain itu tidak semua perusahaan tidak mampu, bagi yang mampu harus membayar sesuai
ketentuan regulasi yang ada, dan di khawatirkan kalau di selain itu harus dilakukan
penguatan pengawasan oleh pengawas Kemnaker agar tidak dimanfaatkan oleh oknum
pengusaha untuk tidak membayar THR atau menunda THR padahal mampu bayar,"
kecemasan Syaiful.

Dijelaskan Syaiful Bahri Anshori THR adalah hak normatif pekerja, yang harus diberikan oleh
pengusaha sebagaimana mandatory UU.No.13/2003, PP.No. 78/2015 dan secara teknis di
atur dalam Kemnaker No. 06/2016.

Rekomendasi K-Sarbumusi adalah ketika harus ada penundan pembayaran THR maka
setidaknya 50% bisa di bayar sebagai aturan yang ada, sisanya bisa 2-3 bulan kemudian,
dan harus ada sanksi yang tegas ketika ada yang melakukan pelanggaran. Ia berharap ada
penguatan dialog sosial SP atau SB dengan pengusaha agar ada solusi yang
menguntungkan semua pihak.

Warga asal Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur ini menjelaskan harus ada
mekanisme pengawasan dan pembinaan, bila diperusahaan tersebut tidak ada SP atau SB
maka pemerintah harus menjamin tidak ada hak THR pekerja yang di langgar oleh
pengusaha.

Page 32 of 103.