Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 APRIL 2020

Title BURUH NILAI DPR TAK ADA EMPATI BAHAS OMNIBUS LAW SAAT CORONA
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 31 Maret 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200331113536-32-488599/buruh-n ilai-dpr-
Page/URL
tak-ada-empati-bahas-omnibus-law-saat-corona
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Jakarta - Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak
usulan Fraksi Partai NasDem untuk mempercepat pembahasan RUU Omnibus Law Cipta
Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin
(30/3).

Presiden KSPI Said Iqbal berkata usulan itu menunjukkan bahwa DPR RI tidak punya empati
terhadap rakyat kecil. Menurutnya, anggota dewan harus memprioritaskan penanganan
pandemi virus corona (Covid-19) ketimbang kepentingan kelompoknya.

"Tidak mempunyai empati terhadap rakyat kecil dan buruh yang menolak Omnibus Law
yang hingga saat ini masih terus bekerja di perusahaan, tidak diliburkan di tengah pandemi
corona," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3).

Iqbal meminta DPR RI membela para pekerja yang masih menjalankan roda ekonomi di
tengah pandemi corona. Salah satunya dengan meliburkan para buruh dan memastikan
upah serta THR mereka dibayar penuh.

DPR juga diminta mendesak pemerintah untuk mengendalikan nilai tukar rupiah,
memudahkan impor bahan baku, bantuan dana untuk pekerja yang dirumahkan, memberi
insentif kepada industri terdampak corona, dan menurunkan hara BBM serta gas untuk
keperluan industri.

Iqbal juga mendesak DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law yang tidak pro
rakyat. Dia juga menampik anggapan Omnibus Law bisa menyelamatkan ekonomi
Indonesia pascacorona seperti yang diklaim Nasdem.

"Omnibus law bukan solusi terhadap darurat PHK dan bukan solusi di saat menurunnya
pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pandemi corona. Karena sudah jelas, omnibus law
tidak dipersiapkan untuk mengantisipasi Covid-19," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengusulkan percepatan
pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan dalam Rapat
Paripurna DPR RI pada Senin (30/3).

Saan beralasan paket kebijakan ekonomi di dalam dua RUU itu bisa menyelamatkan
ekonomi Indonesia dari dampak corona.

"Pasca-virus corona, tentu perlu ada pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah maupun
oleh DPR. Terkait dengan itu, kalau pimpinan sudah menelaah dan mengkaji terkait dengan
Surat Presiden mengenai Omnibus Law, baik Perpajakan maupun Cipta Kerja, mungkin akan
jauh lebih baik kalau misalnya mulai dibahas," ucap Saan dalam rapat itu. (dhf/pmg).

Page 38 of 103.