Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JANUARI 2020
P. 36

Title          PERMASALAHAN TKI KIAN KOMPLEKS, BNP2TKI DIGANTI JADI BP2MI
                Media Name     kabarbisnis.com
                Pub. Date      16 Januari 2020
                               https://kabarbisnis.com/read/2896963/permasalahan-tki-kian-kompleks-bn p2tki-
                Page/URL
                               diganti-jadi-bp2mi
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive








               Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
               resmi berganti nama menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
               (BP2MI). Pergantian ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) per akhir 2019
               lalu.

               Dikutip dari laman Setkab, Rabu (15/1/2020), badan baru tersebut dibentuk
               berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan
               Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI).

               Menurut Perpres ini, BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
               bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan pekerja
               migran Indonesia secara terpadu.

               "Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BP2MI yang merupakan revitalisasi dari
               Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI),"
               bunyi Pasal 2 Perpres ini.

               Menurut Perpres ini, BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
               Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
               ketenagakerjaan, dan dipimpin oleh Kepala.

               "BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka
               penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu," bunyi
               Pasal 4 Perpres ini.

               Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BP2MI menyelenggarakan
               fungsi di antaranya pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan
               Pekerja Migran Indonesia (PMI).

               Kemudian pelaksanaan pelayanan dan pelindungan PMI, penerbitan dan pencabutan
               surat izin perekrutan PMI, penyelenggaraan pelayanan penempatan, pengawasan
               pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, pemenuhan hak PMI.

               Tugas lainnya meliputi pelaksanaan verifikasi dokumen PMI, pelaksanaan
               penempatan PMI atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat
               dengan pemerintah negara pemberi kerja.





                                                       Page 35 of 98.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41