Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JANUARI 2020
P. 32
Title BENARKAH PESANGON BAKAL DIHAPUS DI UU 'SAPU JAGAT'?
Media Name detik.com
Pub. Date 16 Januari 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4861092/benarkah-pes angon-bakal-
Page/URL
dihapus-di-uu-sapu-jagat
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Belakangan pemerintah disibukkan dengan agenda penyelesaian draft
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law . Presiden Jokowi menargetkan
pembahasan UU ini bisa sampai ke DPR RI selambatnya pekan ini.
Salah satu RUU yang hendak diterbitkan adalah RUU Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja . Beberapa usulan atas UU tersebut ternyata cukup berpolemik, di antaranya
soal upah kerja per jam dan kebijakan uang saku selama enam bulan bagi pekerja
yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kebijakan itu dianggap para buruh cukup merugikan, lantaran dapat mengurangi
jatah pesangon dari sebelumnya yang dalam UU Ketenagakerjaan, di mana korban
PHK bisa mendapatkan pesangon setara 9 - 18 bulan gaji.
Hal itu kemudian ditangkap para buruh sebagai upaya pemerintah untuk
menghapus pesangon. Lantas, benarkah wacana tersebut bakal diwujudkan?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan UU
Omnibus Law cipta lapangan kerja tidak menghapus kewajiban perusahaan dalam
memberikan pesangon kepada pegawainya. Sebaliknya, Airlangga bilang dalam UU
omnibus law itu pemerintah berencana menambahkan manfaat dari BP Jamsostek
untuk seluruh pekerja di tanah air.
"Ini adalah jaminan baru dari BPJS Ketenagakerjaan dan ini bukan menggantikan
PHK pesangon, jadi ini on top daripada PHK pesangon," kata Airlangga di kantor
Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Airlangga mengatakan bentuk manfaatnya adalah berupa uang cash selama enam
bulan ke depan.
Selain itu, tambahan benefit ini juga tidak menambah iuran premi BP Jamsostek.
Nantinya, benefit cash menjadi tambahan manfaat dari yang selama ini diberikan
seperti jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan
pensiun.
Presiden Jokowi menargetkan penyusunan UU Omnibus Law cipta lapangan kerja
dan perpajakan rampung sebelum 100 hari kerja pemerintahan kabinet Indonesia
Page 31 of 98.
