Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JANUARI 2020
P. 33

Maju. Hal itu diungkapkannya saat membuka rapat terbatas (ratas) mengenai UU
               omnibus law di kantor Presiden, Jakarta Pusat.

               Jokowi menginstruksikan kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L), sekaligus
               Kapolri, Kepala BIN, Jaksa Agung untuk membangun komunikasi satu arah, serta
               mampu mengkomunikasikan kepada organisasi yang terlibat ke depannya.

               "Agar pendekatannya kepada organisasi-organisasi yang ada juga dilakukan
               sehingga berjalan paralel antara nanti pengajuan di DPR dan pendekatan-
               pendekatan dengan organisasi-organisasi yang ada," jelas Jokowi.

               Jokowi menyampaikan bahwa target yang selesai sebelum 100 hari kerja juga
               dilengkapi dengan time frame yang jelas. Sehingga pembahasan mengenai UU yang
               dikenal dengan istilah 'sapu jagat' ini bisa diselesaikan dengan cepat. Sebab, UU
               omnibus law ini membuat Indonesia menjadi negara dengan ekosistem berusaha
               yang baik.


               Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto
               mengungkapkan bahwa RUU Omnibus Law siap diundangkan sebelum Lebaran 2020
               mendatang.


               "Mudah-mudahan dalam waktu sebelum lebaran (sudah diundangkan)," ujar
               Airlangga saat ditemui di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (15/1/2020).


               Menurut Airlangga, pembahasan RUU 'Sapu Jagat' ini di level internal pemerintah
               sudah rampung dikaji. Untuk itu, ia memastikan beleid tersebut dapat dibawa ke
               Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secepatnya.


               Sebagaimana diketahui, salah satu prioritas utama yang tengah digodok dalam RUU
               omnibus law ini adalah terkait ketenagakerjaan.

               dapun untuk RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut, pemerintahan
               tengah berupaya mengerucutkan setidaknya 74 UU terkait menjadi 11 cluster saja,
               seperti berikut:

               1.  Penyederhanaan perizinan tanah
               2.  Persyaratan investasi
               3.  Ketenagakerjaan
               4.  Kemudahan dan perlindungan UMKM
               5.  Kemudahan berusaha
               6.  Dukungan riset dan invoasi
               7.  Administrasi pemerintahan
               8.  Pengenaan sanksi
               9.  Pengendalian lahan
               10. Kemudahan proyek pemerintah
               11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)







                                                       Page 32 of 98.
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38