Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JANUARI 2020
P. 73
Title BURUH MERASA DITINGGAL JOKOWI DALAM PEMBAHASAN OMNIBUS LAW
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 16 Januari 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200116172113-92-466017/buruh-me rasa-
Page/URL
ditinggal-jokowi-dalam-pembahasan-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Aliansi Serikat Buruh mengadu ke Komisi IX DPR terkait Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Tenaga Kerja. Koordinator Gerakan Kesejahteraan
Nasional (GEKANAS) Abdullah mengatakan pengaduan dilakukan karena pemerintah
Jokowi tidak pernah meminta pendapat ataupun membuka ruang diskusi dengan
buruh terkait perumusan ruu tersebut.
"Selama ini serikat pekerja tidak dilibatkan. Kami mengharapkan untuk diadakan
dialog dengan pemerintah, berikan ruang bagi kami untuk mengawal rancangan uu
tersebut," ujarnya di Gedung DPR, Kamis (16/1).
Abdullah mengatakan pelibatan buruh penting. Pasalnya RUU Cipta Kerja bakal
mempengaruhi dan menentukan nasib buruh ke depan.
Karena pengaruh itulah, pihaknya memandang buruh memiliki hak dalam
memberikan suara terkait pembuatan ruu tersebut.
"Ada kecemasan kolektif manakala pemerintah (berpotensi) membuat Omnibus
Law yang hanya mendukung kaum kapital. Kami ingin mengawal, agar jangan
sampai gadaikan kepentingan rakyat hanya karena kepentingan investasi," tuturnya.
Selain meminta ruang berdiskusi, Abdullah juga menegaskan rencana penerbitan
UU Omnibus Law Cipta Kerja telah salah tempat. Pasalnya, RUU Omnibus Law tidak
sepantasnya diberlakukan kepada undang-undang terkait ketenagakerjaan yang
bersifat privat.
"Ciri khas UU Ketenagakerjaan bersifat privat. Tidak bisa disamakan pidana dan
perdata, maka seharusnya ketenagakerjaan tidak masuk omnibus law ," tegasnya.
Kecemasan tersebut, lanjut Abdullah timbul karena beberapa aturan yang
rencananya dicanangkan pemerintah dinilai meresahkan dan merugikan para buruh.
Sekjen Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP KSPI)
Bambang Suyono kemudian menyebutkan beberapa masalah yang timbul dari ruu
tersebut. Salah satunya, rencana perubahan upah bulanan menjadi upah per jam.
"Soal pengupahan akan diubah upah per jam, banyak buruh yang resah. Selain itu,
kami juga menolak pesangon akan dikurangi, berkurangnya jaminan sosial,
Page 72 of 98.
