Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JANUARI 2020
P. 74
hilangnya sanksi pidana pengusaha, dan maraknya outsourcing serta banyaknya
tenaga asing unskilled dalam bekerja di Indonesia," tuturnya.
Bambang kemudian menyayangkan niatan pemerintah untuk mengubah Undang-
Undang Ketenagakerjaan yang dinilainya sudah cukup memadai saat ini.
"Kami menilai akan ada degradasi dalam undang-undang yang sebenarnya sudah
cukup memadai. Seperti, aturan upah yang diubah per jam. Itu apa parameternya?
bagaimana cara hitungnya? apa implikasi terhadap investasi yang melatarbelakangi
omnibus law ?," ujarnya.
Selain protes terkait RUU omnibus law, selanjutnya Bambang menyinggung
tentang pembuatan Satgas Ketenagakerjaan oleh pemerintah.
Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah tidak adil bagi para pekerja.
Pasalnya, pembentukan tersebut tidak melibatkan pekerja.
"Secara mekanisme kami protes keras, karena itu dibuat hanya dari unsur
pengusaha dan pemerintah. Dari mekanisme saja gak fair. Kami pekerja, bagian dari
industrialisasi, dan penggerak ekonomi. Kenapa pemerintah membuat tim satgas
tidak melibatkan kami?" jelasnya.
Ia pun menuntut pemerintah untuk melindungi para buruh dan pekerja sebagai
warga negara Indonesia yang menurut Bambang harus dilindungi hak-haknya.
"Pemerintah kan dibangun untuk melindungi warga negaranya. Kami mengerti
omnibus law ini untuk investasi dan teknologi, tapi jangan sampai mengorbankan
anak bangsa," pungkasnya.
(ara/agt).
Page 73 of 98.
