Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2020
P. 104
"Pendaftaran dan pelatihan secara online itu segmennya hanya di perkotaan saja.
Sementara sebagian besar masyarakat kita wilayah pedesaan. Itu ribet jika harus
online. Tidak semua paham, tidak semua aksesnya lancar, terjangkau internet, dan
tidak semua punya kuota," kata Anggia.
Dengan kondisi tersebut, Anggia menekankan betul agar pemerintah responsif dan
gerak cepat menghadapi trial and error di lapangan.
"Pemerintah harus mengevaluasinya. Teknis di lapangan menunjukkan mekanisme
sekarang riskan dilanjutkan. Anggaran pelatihan prakerja lebih baik dialokasikan
untuk menambah kuota prakerja. Lalu perjelas pembagian kuota untuk tiap provinsi
dari kuota yang ada saat ini. Itu lebih bermanfaat secara langsung," ujar Anggia.
Tidak hanya itu, Anggia juga meminta pemerintah agar mempermudah sistem
pendaftaran prakerja secara online.
"Tim program prakerja harus lebih siap. Pendaftaran harus lebih mudah. Faktanya
memang akses ke situs sering gagal, dan banyak dikomplain ribet. Situasi pandemik
sekarang jangan disamakan dengan rancangan awal dulu. Ini sangat berbeda.
Pemerintah harus gerak cepat mengevaluasi peruntukannya," ujarnya.
Tidak kalah penting, Anggia meminta agar Project Management Office (PMO) selaku
pengelola program bertindak lebih transparan.
"Ini bukan uang sedikit. PMO jangan main-main dengan anggaran negara. Semua
orang menyoroti. PMO harus benar-benar transparan pengelolaannya. Laporkan
setiap kendala, hambatan, pembiayaan, dan pertanggungjawabannya sedetail
mungkin," katanya.
Page 103 of 273.
