Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2020
P. 123

Title          BALEG TUNDA RDPU PERDANA RUU CIPTAKER
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      22 April 2020
               Page/URL       https://www.antaranews.com/berita/1436452/baleg-tunda-rdpu-perdana-ruu -ciptaker
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy
               Aditya mengatakan Baleg menunda menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum
               (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dengan
               pakar yang dijadwalkan dilaksanakan pada Rabu siang.

               "RDPU hari ini diundur menjadi Kamis (23/4)," kata Willy di Jakarta, Rabu.

               Dia mengatakan pengunduran jadwal RDPU perdana itu karena terkait dengan
               kesiapan narasumber yang akan dihadirkan dalam rapat tersebut. Namun Willy
               enggan menyebutkan nama-nama narasumber atau pakar yang akan hadir dalam
               RDPU tersebut.

               "Nanti saya info pembicaranya. Pembicara dari berbagai latar belakang," ujarnya.

               Willy yang merupakan Wakil Ketua Panja RUU Ciptaker itu menjelaskan RDPU pada
               Kamis (23/4) berlangsung terbuka untuk masyarakat sehingga diperkenankan
               memantau jalannya rapat. Sebelumnya, Panja RUU Ciptaker akan mulai menggelar
               Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang pakar pada Rabu
               (22/4). RDPU itu rencananya akan meminta masukan pakar terkait 11 BAB atau
               kluster yang ada dalam RUU Ciptaker, sehingga tiap RDPU akan membahas minimal
               satu kluster.

               Sementara itu urutan pembahasan BAB dalam RUU Ciptaker yang akan dimintai
               pendapat dari pakar dalam RDPU adalah BAB 1 terkait Ketentuan Umum dan
               Konsideran, BAB 2 terkait Maksud dan Tujuan. Bab 1 dan Bab 2 dijadikan satu paket
               dalam RDPU yang sama.

               Selanjutnya BAB 5 terkait Kemudahan, Pemberdayaan, Perlindungan UMKM, dan
               Perkoperasian; BAB 7 terkait Dukungan Riset dan Inovasi; dan BAB 10 terkait
               Investasi Pemerintah Pusat dan Proyek Strategis Nasional.

               BAB 9 terkait Kawasan Ekonomi, BAB 6 terkait Kemudahan Berusaha, BAB 3 terkait
               Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, BAB 8 terkait Pengadaan
               Lahan, BAB 11 mengenai Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan; dan BAB 4
               tentang Ketenagakerjaan.
               Pewarta: Imam Budilaksono Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT (c)2020 .




                                                      Page 122 of 273.
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128