Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2020
P. 121
Title DPD SIAP ADU GAGAS RUU CIPTA KERJA
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 22 April 2020
Page/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/306339-dpd-siap-adu-gagas-ruu-c ipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
ANGGOTA Komite III DPD, Evi Zainal, mengatakan DPD siap beradu gagasan
dengan Baleg DPR dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
"Statement yang dilontarkan DPD bukan sesuatu yang berbau prematur. Namun,
menunjukkan kesiapan DPD secara materi terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja,"
ujar Evi dalam keterangannya, kemarin.
Evi mengatakan pandangan Komite III DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja
berdasarkan penyerapan aspirasi daerah dan masyarakat saat reses pada Februari
2020. "Selama masa reses, kami mendapatkan beragam aspirasi dari beberapa
komponen daerah dan masyarakat, serta kalangan akademisi," ujarnya.
Dari penyerapan aspirasi itu, lanjut Evi, ditemukan sejumlah masalah. Secara
subtansi, RUU Cipta Kerja dinilai mengembalikan asas sentralistik dalam bernegara.
Terhadap hal itu, DPD memiliki keterkaitan yang sangat kuat, yang mana urusan
tentang otonomi daerah merupakan salah satu kewenangan DPD yang diamanatkan
konstitusi.
"Jangan sampai RUU Cipta Kerja ini hanya dominan dalam peningkatan investasi
saja tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan hidup, hak-hak
pekerja, asas desentrali sasi, dan aspek lainnya sebagai pertimbangan filosofi dari
undang-undang yang akan terkena dampak pencabutan nantinya," ujarnya.
Terkait tudingan RUU Cipta Kerja sebagai cara mempermudah masuknya tenaga
kerja asing (TKA), dosen Universitas Padjajaran Bandung, Rully Chairul Anwar,
menepisnya.
Menurut aktivis Forum Kajian Informasi dan Literasi Sosial Budaya Unpad itu, RUU
Cipta Kerja mempermudah birokrasi perizinan TKA. Akan tetapi, untuk sektor
dengan skill tertentu atau belum memiliki tingkat keahlian sesuai kebutuhan.
"RUU Ciptaker bukan karpet merah untuk para tenaga kerja asing. RUU Ciptaker
hanya untuk mempermudah birokrasi para TKA dengan skill tertentu dan bukan
untuk semua TKA," kata Rully melalui keterangan pers tertulisnya yang diterima
pada Senin (20/4) malam.
Menurut Rully, pasal yang dicurigai sebagai karpet merah TKA ialah Pasal 89 RUU
Page 120 of 273.
