Page 266 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2020
P. 266
"Kita menunggu pengumuman Presiden dulu. Kami sudah mengerti apa yang akan
disampaikan tapi biar Presiden yang akan menyampaikan, kemungkinan besok akan
disampaikan mengenai Omnibus Law," ujar Andi usai bertemu Jokowi, Rabu (22/4).
Andi menyampaikan, ketiga serikat buruh ingin turut dilibatkan secara aktif dalam
pembahasan Omnibus Law ini. Menurutnya, Presiden pun menanggapi baik
masukan-masukan yang disampaikan.
"Kita menunggu saja pengumuman yang mungkin langsung disampaikan Presiden,
kami tidak boleh bicara di sini. Presiden akan menyampaikan langsung keputusan
beliau mengenai Omnibus Law," tambahnya.
Andi memahami betul, jika aksi unjuk rasa ini tetap digelar di masa pandemi corona
maka justru akan membahayakan massa aksi. Serikat buruh pun akan menunggu
sikap dari pemerintah sebelum memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi
nanti.
"Pengumuman ini sangat ditunggu-tunggu oleh jutaan buruh di Indonesia mengenai
sikap pemerintah," kata Andi.
Terkait masa pandemi corona, menurut Andi, serikat buruh meminta Presiden agar
membuat aturan terkait asuransi pesangon untuk melindungi hak-hak para buruh.
Hal ini disampaikannya mengingat banyaknya gelombang PHK di masa pandemi
corona saat ini.
"Tadi kami sampaikan kepada Presiden untuk pemerintah membuat aturan asuransi
pesangon. Jadi pengusaha juga mempunyai cadangan asuransi pesangon, kalau
terjadi PHK, hak-hak buruh langsung dibayar dengan asuransi pesangon," jelas
Andi.
Andi menyebut, data pekerja yang telah mengalami PHK mencapai lebih dari 600
ribu orang. Sedangkan sebanyak 1,8 juta pekerja lainnya tercatat dirumahkan. Data
ini, kata dia, berbeda jauh dari data yang dimiliki oleh pemerintah.
"Data kami sudah ter-PHK langsung itu ratusan ribu, mencapai 600 ribu lebih. Yang
dirumahkan mencapai 1,8 juta orang," ujar dia.
Dalam pernyataan sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPI) merasa kecewa dengan DPR RI yqng sepakat membawa Omnibus Law RUU
Cipta Kerja untuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg). KSPI pun mengancam
menggelar demo dengan mengerahkan 50 ribu massa meski di tenga pandemi
Covid-19.
"Kami berpendapat, anggota DPR yang mengesahkan pembahasan RUU Cipta Kerja
di Baleg tidak punya hati nurani dan tidak memiliki empati kepada jutaan buruh
yang sampai saat ini bertaruh nyawa dengan tetap bekerja di pabrik-pabrik,
ditengah himbauan social distancing " kata Presiden KSPI Said Iqbal.
Page 265 of 273.
