Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2020
P. 267
Adapun, aksi akan dipusatkan di depan DPR RI, dengan risiko apa pun. KSPI
mengklaim akan dilakukan dengan tertib, pemberitahuan,dan sesuai hak
konstitusional rakyat.
Kalau ada sebagian pihak yang tidak sependapat dengan aksi puluhan ribu buruh
ini, Iqbal melemparkan hal tersebut pada DPR RI. Ia mengatakan, DPR RI telah
memulai dan menabuh 'genderang perlawanan' jutaan buruh indonesia, yang
seharusnya tidak terjadi ditengah keprihatinan bangsa dan rakyat indonesia
melawan virus corona.
"Bahkan buruh tidak gentar dengan risiko tentang corona maupun adanya larangan
mengumpulkan banyak orang. Karena saat ini buruh menghadapi dua ancaman
serius terhadap hidupnya dan keluarganya," kata Iqbal.
Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni meminta agar pemerintah seerius
menanggapi rencana buruh yang akan melakukan aksi di situasi pandemi Corona
atau Covid-19. Aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dijadwalkan digelar
pada 30 April.
"Inisiatif Omninus Law RUU Cipta Kerja berasal dari pemerintah. Oleh karena itu
sebaiknya pemerintah mengkaji ulang rencana penyusunan RUU Cipta Kerja dengan
menarik kembali draf yang sudah diserahkan ke DPR," kata Obon Tabroni melalui
pesan tertulisnya, Rabu (22/4).
Apalagi, kata Tabroni, proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejak awal dilakukan
oleh tim yang tidak melibatkan atau mendengar aspirasi buruh dan elemen
masyarakat yang lain. Dalam aksi tersebut, buruh mengusung tiga tuntutan, yaitu
hentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, tolak PHK, dan liburkan buruh
dengan upah serta THR penuh.
Menurut Obon, kaum buruh tidak akan melakukan aksi di tengah pandemi jika
aspirasinya didengar.
"Demi kepentingan yang lebih besar, saya meminta pemerintah menarik kembali
RUU Cipta Kerja. Sehingga kita semua bisa lebih fokus dalam menangani pandemi
corona ini, termasuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis," ujar
legislator Gerindra itu.
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya menilai penghentian pembahasan RUU
seperti Cipta Kerja tidak bisa serta merta diputuskan satu pihak, sehingga harus
dilihat keputusan Pemerintah.
Willy menjelaskan, tuntutan untuk menghentikan sementara pembahasan RUU Cipta
Kerja akan menjadi suara yang akan dipertimbangkannya di dalam agenda rapat
Panitia Kerja RUU Cipta Kerja.
Page 266 of 273.
