Page 35 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MEI 2019
P. 35
Title SOAL REVISI PP 78, SERIKAT PEKERJA INGIN DIALOG TRIPARTIT TETAP ADA
Media Name viva.co.id
Pub. Date 08 Mei 2019
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1146947-soal-revisi-pp-78-serikat -pekerja-ingin-
Page/URL
dialog-tripartit-tetap-ada
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Timboel
Siregar, menyambut baik niat pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah
Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Hal itu, diakuinya, merupakan salah satu out put dari pertemuan Presiden Joko
Widodo dengan sejumlah perwakilan serikat pekerja di Istana Bogor, beberapa
waktu lalu menjelang hari buruh 1 Mei 2019.
"Dalam pertemuan kemarin, ada beberapa hal yang dirumuskan. Pertama, soal
adanya keinginan pemerintah atas usulan revisi PP 78," kata Timboel dalam diskusi
di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu 8 Mei 2019.
"Kedua, soal adanya desk pidana ketenagakerjaan di Polri. Lalu, persoalan terkait
jaminan sosial dan hubungan industrial yang harus ditingkatkan," ujarnya.
Terkait PP No.78/2015, Timboel mengaku sebenarnya sudah ada sejumlah hal
positif yang terkandung di dalamnya. Misalnya, seperti soal kewajiban perusahaan
membuat struktur skala upah, serta aturan terkait redenominasi upah tenaga kerja
Indonesia di luar negeri yang harus disesuaikan dengan rupiah.
Kemudian, di pasal 44 PP No.78/2015, di mana diatur bahwa kenaikan upah
minimum didasari pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi berdasar acuan BPS,
sebenarnya merupakan hal yang baik, karena membuat masalah kenaikan upah jadi
bisa terprediksi.
"Tetapi, peningkatan upah minimum dengan rumus seperti itu tidak mendidik
pekerja, pemerintah, dan pihak pengusaha untuk saling berdialog," kata Timboel.
Selain itu, Timboel juga menyoroti masalah kenaikan persentase upah yang
ditetapkan secara nasional. Sehingga, apabila misalnya rumus upah minimum
menghasilkan kenaikan upah sebesar delapan persen secara nasional, maka hal itu
justru akan meningkatkan kesenjangan upah antardaerah.
"Nah, ini enggak benar juga. Karena, misalnya Jakarta dan Bekasi itu
Page 34 of 54.
