Page 36 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MEI 2019
P. 36
kesenjangannya akan lebih tinggi kalau UMP masing-masing harus dikali delapan
persen. Itu kan, semakin senjang," kata Timboel.
Karenanya, Timboel menegaskan, selain merevisi PP No.78/2015 agar lebih sesuai
dengan kondisi di masing-masing daerah terkait perbedaan kebutuhan hidup layak
(KHL), inflasi, dan lain sebagainya, faktor dialog tripartit antara pihak serikat
pekerja, perusahaan dan pemerintah juga harus diutamakan.
"Jadi, menurut saya, semua itu adalah bagian yang harus direvisi dan tetap harus
melibatkan tripartit. Lakukan sesuai dengan kondisi di lapangan," kata Timboel.
"Survei itu baik, dibandingkan harus menerapkan secara nasional. Karena, inflasi di
Jakarta dan Papua kan berbeda, maka pertimbangan itu harus dilakukan secara
fair," tambahnya.
Page 35 of 54.
