Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020
P. 132
Title DPD SIAP BERADU SUBSTANSI DAN DISKURSUS RUU CIPTA KERJA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 20 April 2020
https://republika.co.id/berita/q93475423/dpd-siap-beradu-substansi-dan -diskursus-ruu-
Page/URL
cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Menyikapi tanggapan dari Wakil Ketua Ketua Badan Legislasi DPR, bahwa opini dari
Komite III DPD RI yang menolak dan meminta DPR menghentikan pembahasan
RUU Cipta kerja sebagai pemikiran yang prematur, maka Senator dari Jatim yang
juga Anggota Komite III DPD RI Evi Zainal Abidin merasa keberatan dan
berkepentingan untuk menjelaskan hal tersebut
Menurutnya pernyataan yang dilontarkan oleh DPD bukan sesuatu yang berbau
prematur. Namun, hal ini menunjukkan kesiapan DPD secara materi terhadap
pembahasan RUU Cipta Kerja.
Komite III DPD RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPD RI, berkepentingan
untuk memberi pandangan dan pendapat terhadap RUU Cipta Kerja. Hal ini
didasarkan pada fakta yuridis, terdapat 16 (enam belas) undang-undang yang
mencakup bidang tugas Komite III DPD RI yang menjadi muatan RUU Cipta Kerja,
yang diubah, direvisi atau dinyatakan tidak berlaku sebagian norma-normanya.
"Pandangan Komite III DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja adalah berdasarkan hasil
temuan dari kegiatan penyerapan aspirasi daerah dan masyarakat (Reses) pada
bulan Februari 2020 yang lalu," ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/4).
Selama masa reses tersebut, DPD, menurut Evi, mendapatkan beragam aspirasi dari
beberapa komponen daerah dan masyarakat serta kalangan akademisi. Saat
membahas pasal-pasal yang berkenaan dengan tenaga kerja dan serikat pekerja
diundang DPD hadir bersama Disnaker Jatim.
"Saat membahas pasal-pasal yang berkaitan dengan jaminan produk halal, kami
libatkan kalangan akademisi dari Unibra, Unair, Unesa, UIN bersama Kanwil agama
Jatim. Begitu pula pada saat membahas pasal-pasal yang terkait dengan perguruan
tinggi, kamipun beraudensi dengan para rektor dari berbagai universitas swasta di
kota Surabaya," katanya.
Hasil kegiatan penyerapan aspirasi tersebut, ditemukan beberapa permasalahan
yang sangat mendasar, dimana hal itu dinilai bertentangan dengan asas otonomi
Page 131 of 248.
