Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020
P. 133
daerah. Secara subtansi RUU Cipta Kerja dinilai mengembalikan asas sentralistik
dalam bernegara. Terhadap hal itu, DPD memiliki keterkaitan yang sangat kuat,
dimana urusan tentang otonomi daerah adalah salah satu kewenangan DPD yang
diamanatkan oleh Konstitusi.
Menurutnya jangan sampai RUU Cipta Kerja ini hanya dominan dalam peningkatan
investasi saja tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan hidup, hak-
hak pekerja, asas desentralisasi, dan aspek lainnya sebagai pertimbangan filosofi
dari undang-undang yang akan terkena dampak pencabutan nantinya. Contoh, RUU
Cipta Kerja memang tidak menghapuskan izin Amdal, namun ketentuan RUU
tersebut jelas mengingkari asas desentralisasi kembali menjadi sentraliasi, dimana
izin amdal dan pembuangan limbah yang semula menjadi kewenangan daearah
akan ditarik ke pemerintah pusat.
Tidak hanya itu, secara substansi isi RUU Cipta Kerja sangat bertentangan dengan
pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, karena menghilangkan
perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Pandangan dan pendapat Anggota DPD RI
dijamin oleh undang-undang bahkan konstitusi, sehingga seharusnya siapapun
dapat menghormati pendapat anggota DPD RI baik secara pribadi maupun
Lembaga.
"Berdasarkan hal-hal tersebut, sebagai Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur
dan pernah juga menjadi Anggota DPR Periode 2014-2019,saya menyatakan siap
beradu subtansi dan diskursus RUU Cipta Kerja dengan DPR," katanya.
Page 132 of 248.
