Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020

Title HERGUN : OMNIBUS LAW HARUS PANGKAS REGULASI RAWAN KORUPSI
Media Name rri.co.id
Pub. Date 20 April 2020
http://rri.co.id/post/berita/824510/nasional/hergun_omnibus_law_harus_
Page/URL
pangkas_regulasi_rawan_korupsi.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Anggota Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Badan Legislasi
(Baleg) DPR RI, Heri Gunawan mengingatkan, Omnibus Law Ciptaker harus dibuat
dengan semangat anti korupsi. Konkretnya dengan memangkas berbagai pasal yang
dinilai rawan disalahgunakan untuk tindakan korupsi.

Hal itu menurut dia penting dilakukan ketimbang membuat aturan yang justru akan
mendapatkan penolakan keras dari kaum buruh.

"Kejelasan regulasi dalam memangkas jalur-jalur rawan korupsi adalah lebih penting
untuk dikedepankan pemerintah, daripada sekadar mencari upaya memurahkan
upah buruh," tegasnya dalam Rapat Kerja RUU Cipta Kerja di Baleg DPR, Senin
(20/4/2020).

Permintaan tersebut terkait dengan pembahasan klaster Peningkatan Ekosistem
Investasi dan Kegiatan Berusaha. Pria yang akrab disapa Hergun ini menilai, adanya
aturan baru yang mendorong perbaikan iklim perusaha, berinvestasi, bekerja dan
efisiensi birokrasi perlu didukung untuk mengembalikan iklim usaha menjadi sehat,
pasca pandemi Covid-19 nanti.

"Aturan tersebut akan dapat mendorong perbaikan iklim berusaha, berinvestasi,
bekerja dan efisiensi birokrasi. Di antaranya adalah pemangkasan terhadap jalur-
jalur birokrasi yang dinilai rawan korupsi," jelas Hergun.

Aturan tersebut menurut dia sangatlah penting. Pasalnya menciptakan iklim usaha
yang kondusif haruslah ditopanb dengan sistem hukum yang menjamin konsistensi
antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Maka dari itu, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini pun menegaskan, selain harus
melibatkan DPD RI, pembahasan rancangan undang-undang sapu jagat itu juga
harus melibatkan para nasrasumber seperti akademisi, praktisi, pelaku industri dan
organisasi industri baik yang pro maupun yang kontra.

Adapun terkait dengan klaster ketenagakerjaan, Hergun meminta pembahasannya
dilakukan di akhir-akhir saja. Sebab dengan begitu, Panja dapat secara optimal
membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan saran dan masukan.

"Meminta panja untuk membuka ruang seluas-luasnya atas partisipasi publik," tukas
Hergun.

Page 159 of 248.