Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020

Doktor jebolan Inggris itu melanjutkan jika pemerintah memang ingin menggalang
kerja sama dengan platform digital sebagai bentuk "dukungan", hal itu dibolehkan
hanya saja dengan nilai proyek yang wajar.

"Hargailah sesuai dengan harga yang wajar. Toh bahan- bahan itu sudah bisa
ditemukan di internet secara gratis. Tidak ada yang istimewa sekali. Apalagi kalau
sudah download tidak ada jaminan bisa diterima kerja atau membuat pekerjaan.
Kemungkinan akan kembali menganggur," ucapnya.

Ia mengatakan konsep kebijakan tidak memberikan solusi atas masalah yakni
pengangguran. Selain itu belum terukur efektifitas dari kegiatan tersebut kepada
masyarakat.

"Kalau akan dibuat pelatihan kerja, berikanlah keterampilan yang bisa diterapkan
sesuai kebutuhan kerja dan secara keuangan yang rasional, sehingga bisa
melibatkan lebih banyak orang atau sisa uangnya bisa dialokasikan untuk yang
lainnya".

Dirinya menambahkan pemerintah perlu menjelaskan kebijakan ini secara
transfaran, jangan sampai ada kesan bahwa kegiatan itu hanya sekadar bagi-bagi
"jatah" kepada para vendor.

"Ada kesan kuat di masyarakat bahwa ini seperti bagi-bagi uang kepada vendor
perusahaan digital yang sebenarnya juga sudah untung dengan peningkatan
penggunaan aplikasi mereka sebagai dampak kebijakan semua serba dilakukan dari
rumah, stay at home, melalui media daring," ujar wakil rakyat asal Dapil Yogyakarta
itu.

Pemerintah menurutnya sudah membuat Perppu No. 1 tahun 2020 sebagai payung
hukum dan mengeluarkan Perpres No. 54 tahun 2020 sehingga APBN dibuat sepihak
tanpa melibatkan DPR. Namun ia berharap program tersebut berjalan transfaran
dan akuntabel.

"Tetapi kami berharap jangan karena dibuat sendiri, kemudian seperti prasmanan.
Uang seperti dibagi-bagi sendiri. Kasihan rakyat, kan itu uangnya rakyat," tutup
Sukamta.

Page 169 of 248.