Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020
P. 187

Title          PANJA RUU CIPTAKER MULAI GELAR RDPU UNDANG PAKAR PADA RABU
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      20 April 2020
                              https://www.antaranews.com/berita/1433252/panja-ruu-ciptaker-mulai-gel ar-rdpu-
               Page/URL
                              undang-pakar-pada-rabu
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) sekaligus Wakil Ketua Panitia Kerja
               (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja DPR RI Willy Aditya
               mengatakan Panja akan mulai menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
               RUU Ciptaker dengan mengundang pakar pada Rabu (22/4).

               "Rabu besok itu RDPU agendanya tentang maksud dan tujuan RUU tersebut dan
               pandangan dari pakar hukum, hukum bisnis dan investasi," kata Willy di Jakarta,
               Senin.

               Dia mengatakan Panja akan menggelar RDPU dahulu pada semua kluster RUU
               Ciptaker dengan mengundang pakar lalu baru fraksi menyusun Daftar Inventarisir
               Masalah (DIM) setelah mendapatkan masukan masyarakat.

               Menurut dia, Panja juga menyepakati bahwa pakar yang akan diundang adalah yang
               pro dan kontra terkait RUU Ciptaker dan fraksi boleh mengusulkan dua nama pakar
               per-kluster.


               "Misalnya untuk ketentuan umum terkait maksud dan tujuan, kami akan undang 6-9
               narasumber pakar. Semuanya ahli, ada yang dari pemerintah, ada yang pro, kontra
               dan netral," katanya.


               Sementara itu urutan pembahasan BAB dalam RUU Ciptaker yang akan dimintai
               pendapat dari pakar dalam RDPU adalah BAB 1 terkait Ketentuan Umum dan
               Konsideran, BAB 2 terkait Maksud dan Tujuan. Menurut Willy, Bab 1 dan Bab 2
               dijadikan satu paket dalam RDPU yang sama.


               Selanjutnya BAB 5 terkait Kemudahan, Pemberdayaan, Perlindungan UMKM, dan
               Perkoperasian; BAB 7 terkait Dukungan Riset dan Inovasi; dan BAB 10 terkait
               Investasi Pemerintah Pusat dan Proyek Strategis Nasional.

               BAB 9 terkait Kawasan Ekonomi, BAB 6 terkait Kemudahan Berusaha, BAB 3 terkait
               Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, BAB 8 terkait Pengadaan
               Lahan, BAB 11 mengenai Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan; dan BAB 4
               tentang Ketenagakerjaan.

               Pewarta: Imam Budilaksono  Editor: Ruslan Burhani  COPYRIGHT (c)2020  .






                                                      Page 186 of 248.
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192