Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020
P. 191
"Dengan adanya Rp 1 juta yang seharusnya digunakan untuk pelatihan online,
minimal bisa menyelamatkan dua keluarga apabila masing-masing mendapatkan Rp
500 ribu," kata Gus Ahad.
Hal sama dikatakan Ketua Asosiasi Bussiness Development Services Indonesia
(ABDSI) Korwil Jabar Siti Nur Maftuhah. Menurutnya pelatihan online ini tidak
efektif, terlebih bagi korban PHK gegara pandemi COVID-19.
"Korban PHK sudah mempunyai skill dan knowledge, sehingga kami berpikir kalau
program itu harus dibedakan. Kalau kita lihat tujuannya korban PHK secara formal
pernah bekerja di industri, tentunya mereka punya pemikiran untuk tetap bekerja,
walau di industri yang lain, jadi yang dibutuhkan bukan hanya skill, tapi sebuah
dokumen yang menunjukkan bahwa pekerja tersebut kompeten," kata Siti saat
dihubungi detikcom secara terpisah, Senin (20/4/2020).
Tim dari ABDSI pun melihat, sejauh ini jenis pelatihan yang diberikan terlalu
mendasar dan banyak kaitannya dengan aspek digital.
"Kami terkejut, (materi) latihan tidak memberikan nilai tambah bagi pekerja. Saya
sayangkan pelatihan yang ada sudah dilakukan oleh banyak komunitas di Jabar,
banyak sekali komunitas yang memberikan pelatihan tadi dengan tidak berbayar,"
katanya.
Selain itu, pelatihan online ini juga kemungkinan sulit untuk dijangkau oleh
beberapa kalangan. Pasalnya, karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, sehingga
prioritas diberikan untuk menyambung kehidupan, daripada membeli kuota internet
untuk mengakses pelatihan.
"TIdak semua orang bisa beli kuota, di satu sisi harus ikut pelatihan berbayar, di sisi
lainnya membutuhkan uang untuk keutuhan hidup, mungkin solusinya pemerintah
harus menyediakan kuota bagi masyarakat," katanya.
"Kemudian saran dari kami, pelatihan diberikan terpisah kepada fresh graduate dan
korban PHK. Apalagi sekarang ada perluasan UMKM, sebetulnya kalau UMKM lebih
baik diberikan modal," katanya.
Page 190 of 248.
