Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020
P. 236
"Kedua terkait dengan narsum menurut saya mengikutsertakan para biro hukum di
masing masing pemerintah terkait terutana seperti pertanian kehutnan dan
perindustrian, itu penting," ujar Ali.
Ia juga mengatakan bahwa terkait keinginan DPD dilibatkan dalam pembahasan, hal
itu sudah ada aturannya tersendiri.
Terkait dengan peran DPD itu kita kembalikan pada pesan konstitusi pasal 22 UUD
1945. Jika ada kepentingan terkait hubungan pusat dan daerah maka tidak ada
masalah.(OL-4).
Page 235 of 248.
