Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020

Title DPD TOLAK RUU CIPTA KERJA
Media Name inilah.com
Pub. Date 20 April 2020
Page/URL https://inilah.com/news/2570579/dpd-tolak-ruu-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Wakil Ketua Komite III DPD M. Rahman memberikan pandangan dan pendapat
terhadap RUU Cipta Kerja dari Pemerintah yang telah disampaikan dan tengah
dibahas oleh DPR. Komite III berpandangan:

1. RUU Cipta Kerja bertentangan dengan asas otonomi daerah Pasal 18 ayat (2) dan
ayat (5) UUD 1945 yang mengakui keberadaan pemerintah daerah baik Provinsi,
Kabupaten dan Kota yang menganut asas otonomi seluas-luasnya dan tugas
pembantuan.

2. RUU Cipta Kerja melanggar hak asasi warga negara seperti hak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak, atas atas jaminan kesehatan, hak atas pendidikan
yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi serta melepaskan kewajiban negara
untuk menyediakan dan memberikan hak-hak tersebut kepada swasta dan/atau
asing.

3. RUU Cipta Kerja akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal terjadinya
pelanggaran, tidak jelas norma hukum mana yang harus diterapkan mengingat
norma tentang pelanggaran dan/atau sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang
yang menjadi muatan RUU Cipta Kerja tersebut beberapa diantaranya tidak direvisi
dan/atau dicabut.

Beberapa hasil telaah atas pandangan tersebut yaitu:

1. RUU Cipta Kerja menghapus semua kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal
pendaftaran serta perizinan berusaha dan mengalihkannya menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat. Dimana RUU ini hanya memberikan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi
daerah selain pendaftaran dan perizinan berusaha.

2. Pasal 75 RUU Cipta Kerja, mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kewajiban
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) untuk melaporkan kepada
Pemerintah Pusat bukan kepada Kanwil Agama setempat, setiap pembukaan kantor
cabangnya di luar domisili perusahaan merupakan kebijakan yang tidak efektif dan
efisien serta berpotensi menimbulkan birokrasi baru. Ketentuan ini hanya
menguntungkan PPIU yang domisili perusahaannya berada di Jakarta. Padahal tidak
semua PPIU berdomisili perusahaan di Jakarta, namun tersebar di seluruh

Page 74 of 248.