Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020

setempat dan memberikan upah lembur kepada pekerja.

d. Terkait Pesangon

RUU Cipta Kerja hanya mewajibkan pengusaha memberikan uang pesangon dan
atau uang penghargaan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan
kerja. Sedangan dalam undang-undang ketenagakerjaan, pengusaha selain
memberikan kedua hal tersebut, juga diwajibkan memberikan uang penggantian
hak yang seperti hak cuti, hak ongkos transportasi, uang perawatan dan
pengobatan.

RUU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan pasal asal 163, Pasal 164, Pasal 166,
Pasal 167, Pasal 169, dan Pasal 172 UU ketenegakerjaan yang di dalamnya
mengatur ketentuan pemberian uang pesangon dua kali lipat.

e. Penggunaan tenaga alih daya (outsourcing) harus dibatasi pada pekerjaan
tertentu saja yakni pekerjaan yang sifatnya penunjang (bukan pokok) dan hanya
berlaku bagi perjanjian kerja waktu tertentu.

f. terkait dengan penempatan Tenaga Kerja Asing

Liberalisasi penempatan TKA yang mempermudah penempatan TKA di Indonesia
namun mengeliminasi penempatan dan /atau meminimalisasi kesempatan bekerja
TKI di tanah air secara sistemik sesungguhnya telah dilakukan oleh Pemerintah
melalui pengundangan beberapa regulasi di tingkat Peraturan Menteri dan/atau
Keputusan Menteri. Demikian halnya dengan prinsip dan asas hukum yang
menyatakan bahwa penempatan TKA hanya hanya boleh dilakukan terhadap
pekerjaan-pekerjaan dan/atau jabatan-jabatan tertentu khusus yang tidak dapat
dilakukan oleh TKI, telah dilanggar oleh Pemerintah.

Hingga saat ini pembatasan terhadap jabatan yang tidak dapat diisi oleh TKA
hanyalah jabatan yang mengurusi personalia.

Pengundangan RUU Cipta Kerja dapat dipastikan mengekalkan liberalisasi TKA di
Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Komite III DPD RI menolak RUU Cipta Kerja dan
meminta DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja karena RUU
Cipta Kerja hanya dominan dalam peningkatan investasi tanpa mempertimbangkan
hak-hak pekerja, asas desentralisasi, dan aspek lainnya. Tidak hanya itu, RUU Cipta
kerja cacat formil karena tidak melibatkan unsur partisipasi masyarakat dalam
proses pembentukannya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, junto Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019.

Page 76 of 248.