Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020

Indonesia, sehingga seharusnya kebijakan yang diskriminatif ini tidak diterapkan.
Selain itu keberadaan Kanwil Agama setempat sudah mewakili representasi
pemerintahan pusat.

3. Pasal 89 RUU Cipta Kerja, mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana secara substansi isi RUU
Cipta Kerja sangat bertentangan dengan pasal 27 (2) dan pasal 28D (2) UUD 1945,
karena menghilangkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, yaitu:

a. Terkait dengan Upah Minimum

Konsep dasar dari fungsi upah minimum ditujukan sebagai jaring pengaman sosial.
Upah Minimum diberikan atau berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari
1 tahun. Penetapan Upah Minimum didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup
Layak (KHL). Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang
pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan.
Berdasarkan hal ini maka standar KLH setiap satu daerah dengan daerah lainnya
bisa berbeda tergantung pada pendapatan setiap daerah, daya beli masyarakat dan
tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya penetapan Upah Minimum
seharusnya menjadi kewenangan bukan saja Gubernur untuk UMP tingkat Provinsi
tetapi juga Bupati/Walikota untuk UMP tingkat Kabupetan/Kota. Karena tujuannya
sebagai jaring pengaman dan memenuhi kebutuhan layak pekerja, maka penerapan
Upah Minimum bersifat wajib bagi seluruh sektor usaha.

b. Terkait dengan Upah

Upah menjadi pekerja selama terikat dalam perjanjian kerja. Tidak masuk kerja
tidak boleh menjadi alasan tidak dibayarkannya upah kepada Pekerja. Pekerja yang
tidak masuk kerja dengan alasan-alasan sebagai berikut tetap berhak atas upah.

Terkait Kebijakan Pengupahan Nasional

Kebijakan Pengupahan Nasional yang akan disusun oleh Pemerintah Pusat dalam
bentuk Peraturan Pemerintah tidak boleh menetapkan perihal nominal Upah
Minimum yang menjadi kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk
menetapkannya.

Kebijakan Pengupahan Nasional mengatur perihal upah untuk memenuhi kebutuhan
hidup pekerja secara layak dan memenuhi harapan pekerja dan pemberi kerja
dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang baik.

c. Terkait Waktu Kerja

waktu kerja paling lama 8 jam sehari dan 40 jam seminggu merupakan syarat
limitatif perihal waktu kerja yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu
dalam hal pengusaha hendak melakukan pengecualian terhadap waktu kerja yang
melebihi waktu kerja tersebut wajib mendapatkan izin dari dinas tenaga kerja

Page 75 of 248.