Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020
P. 84
Title PSHK DESAK BALEG DPR BATALKAN PANJA RUU OMNIBUS LAW CIPTAKER
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 20 April 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200420063301-32-495099/pshk-de sak-baleg-
Page/URL
dpr-batalkan-panja-ruu-omnibus-law-ciptaker
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendesak Badan Legislasi
(Baleg) DPR untuk segera membatalkan pembentukan Panitia Kerja (Panja)
Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
PSHK menyebut langkah Baleg DPR yang telah membentuk dan menyerahkan
pembahasan RUU Cipta Kerja ke Panja telah menyalahi prosedur formal legislasi.
Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK, Fajri Nursyamsi menyebut pelanggaran
prosedur formal legislasi itu adalah terkait prosedur pembentukan UU dalam Tata
Tertib DPR dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Oleh karena itu, menurut Fajri hal itu harus ditolak sebab bisa menutup transparansi
dan partisipasi publik dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja.
"[Keputusan Baleg tersebut] akan menutup transparansi dan partisipasi publik
dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja," ujar Fajri lewat keterangan resmi
yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (19/4).
Fajri menjelaskan pasal 151 ayat (1) dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib,
yang disahkan 2 April 2020 lalu menyebutkan, pembahasan RUU dalam Panja bisa
dilakukan setelah Rapat Kerja (Raker) antara komisi, gabungan komisi, Baleg,
Panitia Khusus, atau Badan Anggaran bersama dengan menteri yang mewakili
Presiden.
Kemudian, dalam pasal 154 ayat (1) Tata Tertib DPR mengatur, raker membahas
seluruh materi RUU sesuai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari setiap Fraksi di
DPR atau DPD apabila RUU terkait dengan kewenangannya. Lalu, pasal 156 ayat (1)
Tata Tertib DPR menegaskan, raker menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat
Umum (RDPU) untuk mendapatkan masukan terhadap RUU yang sedang dibahas.
Namun, pada Selasa (14/4), Raker telah membentuk Panja. Padahal agenda itu
mestinya menyusun dan menyerahkan DIM RUU Cipta Kerja.
"Seharusnya, sebelum membentuk Panja, Baleg melakukan rangkaian Raker
membahas seluruh materi RUU dengan menggunakan DIM sesuai dengan Tata
Tertib DPR," kata Fajri.
Page 83 of 248.
