Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020
P. 86
"Pemerintah dan DPR RI berencana melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yang banyak mendapat kritik publik,
meski di tengah wabah Corona," demikian catatan pembuka AJI dalam petisi di situs
change.org tersebut.
AJI menyatakan RKUHP itu urung dibahas dan disahkan di ujung masa DPR periode
lalu karena mendapatkan gelombang protes yang besar dan masif dari masyarakat
dan mahasiswa di seluruh Indonesia, September 2019. Pasalnya, draf RUU RKUHP
itu masih memuat sejumlah pasal yang kontroversial nan mengekang kebebasan
berekspresi, tak mendukung semangat pemberantasan korupsi, dan kebebasan
pers.
"Menurut kajian Aliansi Jurnalis Independen (AJI), setidaknya ada 9 pasal dalam
draft RUU KUHP itu yang bisa mengkriminalkan jurnalis dalam menjalankan
fungsinya," demikian catatan AJI.
Dengan pembatasan akibat kondisi pandemi Covid-19 saat ini, AJI menilai
masyarakat sipil, termasuk komunitas pers sulit untuk memberi masukan secara
maksimal dalam pembahasan RKUHP.
Selain itu, AJI meminta pemerintah dan DPR saat ini lebih fokus menangani
pandemi Covid-19 yang jumlah korbannya terus bertambah.
Page 85 of 248.
