Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2020
P. 85
Padahal, kata Fajri, tak semua semua fraksi di DPR siap untuk menyerahkan DIM
terkait Omnibus Law Ciptaker. Sebagian fraksi ingin Raker menggelar RDPU,
sementara sisanya ada pula yang menolak membahas RUU Cipta Kerja selama masa
pandemi virus corona (Covid-19).
Oleh karenanya, kata Fajri, tanpa DIM yang diserahkan fraksi, raker belum bisa
beranjak ke agenda berikutnya. Selain itu, Fajri menduga pembentukan panja itu
diskusi hanya berupa pendalaman sejumlah substansi.
"Padahal materi RUU Cipta Kerja sudah menimbulkan kontroversi di publik," ungkap
Fajri.
Fajri lebih lanjut menjelaskan pelaksanaan RDPU dalam raker merupakan wadah
bagi aspirasi masyarakat. Hal itu diatur dalam pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011.
Di dalamnya menyebutkan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
maupun tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu
pada pasal 96 ayat 4 juga disebutkan setiap RUU harus dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat.
Di tengah kondisi pandemi Covid-19, masyarakat juga terbatas dalam mengawal
penyusunan RUU di DPR. Menurut Fajri, praktik pembahasan oleh Panja yang kerap
dilakukan di luar gedung atau kompleks DPR semakin mempersulit akses publik
dalam melakukan pengawalan terhadap RUU Ciptak Kerja Omnibus Law.
"Perlu dicatat juga bahwa sampai sekarang DPR belum mengeluarkan protokol
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi legislasi, pengawasan, dan
anggarannya mengingat keterbatasan mobilitas publik dalam situasi bencana
nasional Covid-19," ujarnya.
Oleh karenanya, PSHK kata Fajri mendesak Ketua DPR untuk segera melakukan
koreksi atas kesalahan prosedur dan cacat substansi dalam Omnibus Law Cipta
Kerja serta mengembalikan RUU itu kepada Presiden. Selain itu, PSHK juga
mendesak fraksi-fraksi di DPR untuk menarik kembali nama-nama anggota yang
duduk di Panja dan meminta pembahasan terlebih dahulu di tingkat Baleg, dengan
membuka ruang partisipasi dan transparansi.
Tunda Pembahasan RKUHP Selama Pandemi
Sementara itu, secara terpisah, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) membuat petisi
daring lewat yang mendesak DPR dan Pemerintah untuk menunda pembahasan
RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR dan Menkumham Yasonna H
Laoly pada 4 April llu, RKUHP disepakati untuk dilanjukan pembahasannya sebagai
RUU carry over.
Page 84 of 248.
