Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2019
P. 51
Dia menegaskan para pengusaha sepakat untuk memberikan masukan soal revisi
beleid tersebut pascapembentukan kabinet baru pemerintahan periode kedua
Presiden Joko Widodo. Sebab, para pengusaha masih wait and see tentang sosok
yang akan menjadi menteri tenaga kerja. "Nanti ya, setelah kabinet baru terbentuk."
Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Harjanto mengaku selama ini memang
belum ada pembahasan soal revisi UU tersebut.
Namun, dia mengatakan beleid tersebut memang sudah saatnya dibenahi. Apalagi,
hingga saat ini sudah ada sekitar 20 pasal dalam UU tersebut yang digugat di
Mahkamah Konstitusi.
"Wah, banyak itu [klausul yang tidak relevan]. Dari putusan MK saja ada 20 pasal
lebih. Artinya, UU tersebut sudah compang-camping karena banyaknya putusan
MK." Berdasarkan catatan Bisnis, sebagian besar pasal yang digugat berkaitan
dengan masa kerja pegawai kontrak, upah dan pesangon, hingga pernikahan
dengan rekan satu kantor.
Harjanto juga menyinggung soal besaran upah minimum. Selama 5 tahun terakhir,
upah minimum naik rata-rata 8,2% per tahun. Namun, hal tersebut tak diimbangi
dengan kenaikan produktivitas pekerja.
Dihubungi secara terpisah, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) M.
Rusdi kembali menegaskan bahwa pihak buruh sampai saat ini menolak adanya
revisi UU Ketenagakerjaan. Sebab, dia menilai pasal-pasal dalam beleid itu masih
cukup relevan dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini.
Page 50 of 116.
