Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2019
P. 34
Hal yang sama juga terjadi pada konsep pengupahan, dia mengemukakan banyak
tenaga kerja juga tidak bisa mendapatkan hak yang selayaknya karena kondisi
perusahaan.
"Kalau pesangon kan ada yang tumpah tindih ya. Tumpah tindih karena dulu waktu
UU 13 dibikin kita belum ada jaminan sosial yang seperti sekarang ya, Belum ada
BPJS. Jadi seperti BPJS dan pensiun itu belum di- cover ," ujarnya.
Oleh karena itu, para pengusaha menginginkan ada formulasi yang jelas mengenai
penghitungan pesangon sesuai dengan kondisi saat ini.
Untuk poin outsourcing, Hariyadi menjelaskan para pengusaha menginginkan agar
jumlah sektor yang bisa dimasuki bisa ditambahkan dari saat ini yang hanya lima
sektor.
"Kita mereferensi Vietnam, sekarang udah 20 sektor yang di aturan mereka
mengenai outsourcingnya ya. Kalau kita kan lima [sektor]. Tentunya di sini kita
harus kembalikan lagi bahwa outsourcing itu suatu bisnis model, dan itu gak bisa
diatur secara rigid," tambahnya.
Sementara itu, soal Tenaga Kerja Asing (TKA), dia menjelaskan bahwa perlu ada
kesepahaman mengenai keberadaan TKA di Indonesia.
"Karena kemarin gara-gara tenaga kerja yang ikut proyek dari China terus
semuanya disamaratakan seolah problemnya dari China, padahal gak gitu. Itu kan
berimbas juga untuk investor dari negara lain seperti juga dari Amerika dan Eropa
jadi kerepotan juga mengenai masalah TKA ini," tukasnya.
Page 33 of 65.
