Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2019
P. 44
Industri 4.0 Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea menyatakan, berbagai BLK
harus bisa beradaptasi agar sesuai dengan kebutuhan kerja terutama dalam
kesiapan untuk menyongsong era Industri 4.0 seperti yang telah didengungkan
pemerintah.
Apalagi, lanjutnya, dunia kerja membutuhkan tenaga profesional yang mampu
mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada.
Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup,
khususnya BLK sebagai tulang punggung dalam mencetak pekerja yang sesuai
dengan kebutuhan pasar.
Menurut dia, kondisi BLK yang tersebar di daerah masih jauh tertinggal untuk
memenuhi kebutuhan pelaku usaha di kawasan industri baru.
Ia mengatakan, guna menghadapi industri 4.0, BLK perlu menyesuaikan dengan
permintaan pasar yang cenderung berubah seiring perkembangan teknologi digital.
Marinus menegaskan selain teknologi, faktor kurikulum dan Sumber Daya Manusia
(SDM), di BLK itu pun perlu mendapatkan pelatihan yang menyesuaikan dengan
kebutuhan industri saat ini, sehingga kegiatan pelatihan yang dilakukan itu bisa
mencetak tenaga kerja berkemampuan tinggi dan mampu bersaing dengan pekerja
lainnya.
Sedangkan Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz mendesak pemerintah
untuk mencari solusi dan terobosan baru untuk membenahi Balai Latihan Kerja.
Irgan mengingatkan, apalagi bila Indonesia akan memasuki Revolusi Industri 4.0,
ketika manusia bukan lagi bersaing dengan manusia, tetapi dengan robot, sehingga
harus dicarikan metode baru untuk membenahi permasalahan tersebut.
Menurut dia, bila metode baru tidak segera dibenahi maka akan berbahaya karena
terdapat potensi membengkaknya pengangguran akibat penerapan digitalisasi
industri daring yang menggantikan tenaga manusia.
Untuk itu, politisi PPP itu menyatakan pemda harus memberikan perhatian kepada
Balai Latihan Kerja sebagai tempat melatih masyarakat untuk bisa menghadapi era
Revolusi Industri 4.0.
"Di sini juga Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan) harus memberikan
supervisinya dengan baik, skema pelatihan, modul, pilihan jurusan dan potensi
daerah harus dikembangkan," tegasnya.
Bangun 1.000 BLK Di level nasional, Kementerian Ketenagakerjaan juga
menegaskan akan membangun 1.000 BLK Komunitas pada 2019. Anggaran dalam
pembentukan 1.000 BLK Komunitas ini sebesar Rp1 triliun sehingga setiap lembaga
Page 43 of 65.
