Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 38
Title HAPUS UPAH DAN CUTI, PENGAMAT: OMNIBUS LAW PERLU MENDENGAR ASPIRASI BURUH
Media Name sindonews.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1528099/15/hapus-upah-dan-cuti-pen gamat-
Page/URL
omnibus-law-perlu-mendengar-aspirasi-buruh-1581819195
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai draf Omnibus
Law Cipta Kerja perlu dikritisi. Sebab Omnibus Law itu menghapus aturan soal upah
yang seharusnya diterima buruh atau pekerja bila berhalangan tidak masuk kerja.
Selain itu, lanjut dia, rancangan undang-undang (UU) itu juga menghapus aturan
pemberian waktu istirahat panjang atau cuti panjang bagi pekerja yang masa
kerjanya di sebuah perusahaan sudah lebih dari 6 tahun.
"Rancangan UU ini perlu dikritisi, perlu mendengar aspirasi buruh. Jangan sampai
sepihak, hanya menguntungkan pengusaha saja," kata Arif Nurul Imam kepada
SINDOnews, Minggu (16/2/2020).
Arif menegaskan, salah satu syarat membuat kebijakan adalah harus partisipatif,
yakni mendengar dari semua stakeholder terkait. (Baca juga: Diserahkan ke DPR,
RUU Omnibus Law Cipta Kerja Akan Dibahas Tujuh Komisi)
"Omnibus Law RUU Ciptakan Lapangan Kerja ini sangat merugikan buruh, karena
menghapus upah jika buruh berhalangan masuk kerja dan dihilangkannya cuti
panjang bagi pekerja yang masa kerjanya di sebuah perusahaan sudah lebih dari 6
tahun," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya memperhatikan sektor
perburuhan secara komprehensif. Hal ini lantaran buruh atau lapisan rakyat kecil
sebagian besar pendukung dalam Pilpres 2019, karena figur Jokowi dianggap pro
rakyat kecil.
"Jangan sampai mengingkari amanat rakyat kecil, karena Pak Jokowi didukung oleh
para buruh lantaran dianggap bisa memperjuangkan wong cilik," pungkasnya.
Page 37 of 336.
