Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 43
Title RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA: PEKERJA CUMA DAPAT LIBUR SEHARI PER MINGGU
Media Name merdeka.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.merdeka.com/uang/ruu-omnibus-law-cipta-kerja-pekerja-cuma- dapat-libur-
Page/URL
sehari-per-minggu.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi - Ma'ruf Amin telah menyerahkan draf
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus La Cipta Kerja ke DPR RI untuk segera
disahkan jadi Undang-Undang. Dalam aturan anyar ini, pemerintah hanya memberi
waktu istirahat atau waktu libur minimal satu hari dalam satu minggu atau sepekan.
Seperti tertuang dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja pasal 79 ayat 2 (b)
disebutkan "istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) minggu. Padahal, dalam Undang-Undang N0 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan pasal 79 ayat 2 (b) dituliskan bahwa; "istirahat mingguan 1 (satu)
hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5
(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu".
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diklaim pemerintah dapat mendorong
sektor ekonomi dan investasi di Indonesia yang kini lesu. 1 dari 1 halaman Pekerja
Konstruksi Tak Bersertifikat Bakal Kena Pecat Pemerintah berencana melarang
tenaga kerja konstruksi tak bersertifikat bekerja. Hal ini tertuang dalam draf
rancangan undang-undang (RUU) omnibus law cipta kerja.
Seperti tertuang dalam pasal 99 dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi mengatur bahwa pekerja tak bersertifikat kompetensi yang kedapatan
bekerja akan diberhentikan.
"Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak
memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dikenai sanksi administratif berupa
pemberhentian dari tempat kerja," tulis pasal 99 ayat 1 tersebut.
Sementara, kepada pemberi kerja pekerja tak bersertifikat kompetensi juga akan
dikenakan sanksi. Mulai dari denda administratif sampai penghentian sementara
kegiatan layanan jasa konstruksi. Di ayat 3 bagian dari omnibus law ini
menyebutkan setiap tenaga kerja konstruksi bersertifikat yang bekerja di bidang
Jasa Konstruksi dan tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja
nasional Indonesia, standar internasional, dan atau standar khusus dikenakan sanksi
berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan sertifikat kompetensi
kerja, dan/atau pencabutan sertifikat kompetensi kerja.
[idr].
Page 42 of 336.
