Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 48
Berdasarkan uraian atas situasi proses deportasi 8 PMI tersebut, tambah Wahyu,
penahanan yang mengkriminalisasi korban, tindakan kekerasan selama ditahan
serta pemborgolan saat proses pulang membuat mereka menanggung beban
trauma yang sangat mendalam.
"Upaya memperjuangkan hak-hak sebagai pekerja justru menimbulkan diskriminasi
hukum, kriminalisasi serta menjauhkan korban dari akses keadilan," tandasnya.
Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Migrant CARE pun mendesak Rumah
Perlindungan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial RI, untuk memfasilitasi
layanan medis, konseling dan rehabilitasi.
Migrant CARE juga mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk berkoordinasi
dengan Bareskrim Mabes POLRI terkait indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang
yang dilakukan oleh PT Bukit Mayak Asri dan PT Millenium Muda Makmur yang
menempatkan 8 PMI bekerja di Perusahaan IClean Services Sdn Bhd di Malaysia.
Lalu Atase Ketenagakerjaan KBRI di Kuala Lumpur untuk memberikan sanksi black-
list terhadap Perusahaan IClean Services Sdn Bhd; Selanjutnya yakni pemerintah
Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI harus melayangkan protes keras
terhadap tindakan Pemerintah Malaysia yang melakukan diskriminasi hukum
terhadap 8 Pekerja Migran Indonesia.
Pihaknya juga meminta KBRI di Kuala Lumpur untuk memperbaiki tata kelola
perlindungan pekerja migran Indonesia agar sesuai dengan Undang-Undang No. 37
Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Selanjutnya adalah pemerintah Indonesia harus segera melakukan evaluasi
terhadap kinerja KBRI di Kuala Lumpur dalam melakukan pelindungan pekerja
migran Indonesia.
"Pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama penempatan pekerja migran
Indonesia di Malaysia yang telah kadaluarsa sejak tahun 2016 dan belum
diperbaharui," pungkasnya. (Foto : Istimewa).
Page 47 of 336.
