Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 50

Title          KSPSI TANGGAPI PASAL OMNIBUS LAW CIPTA KERJA TERKAIT PERBURUHAN
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      16 Februari 2020
                              https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/02/16/kspsi-tanggapi-pasal-omni bus-law-
               Page/URL
                              cipta-kerja-terkait-perburuhan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative







               Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono , JAKARTA - Draf RUU
               Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang kini namanya diganti menjadi Cipta Kerja,
               dinilai terdapat pasal-pasal yang merugikan bagi kalangan pekerja. Presiden
               Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea
               mengaku sangat terkejut dengan isi draf Omnibus Law Cipta Kerja karena banyak
               poin yang merugikan buruh .

               "Saya masih teringat cita-cita ayahanda Almarhum Jacob Nuwa Wea saat menyusun
               UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakaerjaan. Aturan ini dibuat saat Jacob
               Nuwa Wea menjabat Menakertrans di era Presiden Megawati," ujar Andi di Jakarta,
               Minggu (16/2/2020).

               "Isinya sangat melindungi nasib buruh , berbeda 180 derajat dengan Omnibus Law
               Cipta Kerja yang justru menyulitkan nasib buruh ," sambungnya.

               Menurutnya, ada banyak hak buruh yang dihapus tak lagi berlaku dengan hadirnya
               omnibus law tersebut, seperti perubahan jam kerja, sistem kerja, kerja kontrak,
               outsourcing, upah minimum, dan pesangon. Selain itu, aturan tenaga kerja asing,
               sistem kerja dari long life menjadi fleksibel, serta soal jaminan sosial.

               "Aturan yang membela nasib buruh dengan membatasi masa kontrak kerja,
               pesangon yang memadai, outsourcing terbatas untuk 5 jenis pekerjaan, sanksi
               pidana untuk pengusaha yang tidak menaati aturan dalam UU No 13 Tahun 2013,
               kenapa itu semua harus dihapuskan?," paparnya.

               Andi pun menyebut serikat buruh hingga saat ini tidak pernah diajak berdiskusi
               dalam Omnibus Law Cipta Kerja , meski pemerintah mengklaim telah berkomunikasi.

               "Sebutkan dengan jelas pimpinan buruh yang terlibat dari awal penyusunan RUU
               Cipta Kerja, jangan mengada-ada," ucapnya.

               Untuk diketahui, dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja masalah ketenagakerjaan
               dibahas secara khusus pada Bab IV. Di antaranya berisi beberapa ketentuan yang
               merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
               Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
               Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279).




                                                       Page 49 of 336.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55