Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 51
Title 5 KONTROVERSI ATURAN KETENAGAKERJAAN DALAM RUU CIPTA LAPANGAN KERJA
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/16/5-kontroversi-aturan-ke
Page/URL
tenagakerjaan-dalam-ruu-cipta-lapangan-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
5 KONTROVERSI ATURAN KETENAGAKERJAAN DALAM RUU CIPTA
LAPANGAN KERJA
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi , JAKARTA - Surat Presiden atau
Surpres terkait draft omnibus law cipta lapangan kerja sudah ditandatangani
Presiden Joko Widodo dan disampaikan kepada pimpinan DPR RI pada Rabu
(13/2/2020).
Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja memuat 1028 halaman
yang meliputi ruang lingkup, berupa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan
berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan, UMK-M,
serta perkoperasian.
Lalu, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan lahan, kawasan
ekonomi, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional,
pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi.
Aturan terkait Ketenagakerjaan dimuat di Bab IV.
Di Pasal 88 disebutkan "Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja
dan meningkatkan peran tenaga kerja dalam mendukung ekosistem investasi,
Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
Draft RUU itu sudah beredar di publik. Publik mencermati terdapat sejumlah aturan-
aturan yang dinilai kontroversial.
Aturan itu terkait, perubahan jam kerja, sistem kerja, kerja kontrak, outsourcing,
upah minimum, pesangon, aturan tenaga kerja asing, sistem kerja dari long life
menjadi fleksibel, dan jaminan sosial.
Berikut di antaranya aturan-aturan yang menjadi kontroversi di kalangan
buruh/pekerja: Perubahan Jam Kerja Pada Pasal 77 RUU Cipta Lapangan Kerja
disebutkan setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu
kerja sebagaimana dimaksud paling lama 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu.
Dan, pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Page 50 of 336.
