Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

Title PEMERINTAH DIMINTA SEGERA SAHKAN RUU PPRT
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 16 Februari 2020
Page/URL https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-diminta-segera-sahkan-ru u-pprt
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi
menegaskan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
(RUU PPRT) lebih mendesak untuk disahkan ketimbang RUU Cipta Kerja (Omnibus
Law). Hal ini karena, sebagai pekerja, selama ini nasib PRT belum mendapat
perhatian penuh dari pemerintah.

Rusdi menyebutkan, PRT bukan budak yang bisa disuruh kerja kapan saja dan diberi
upah berapa saja. Untuk itu harus ada perlindungan terhadap mereka. Mulai dari
waktu kerja, hak istirahat, upah, jaminan sosial, kebebasan berserikat untuk para
PRT, dan lain sebagainya.

KSPI meminta pemerintah dan DPR RI serius dalam persoalan ini. Jangan sampai
RUU PPRT yang masuk dalam Prolegnas Prioritas hanya sekedar basa-basi. Karena
meskipun sudah beberapa kali masuk Prolegnas, nyatanya beleid ini tak kunjung
dibahas hingga tuntas.

Padahal, perlindungan PRT sudah diatur dalam Konvensi Organisasi Buruh
Internasional (ILO) Nomor 189 tentang Pekerja Domestik. Karena itu dibutuhkan
undang-undang yang khusus memberikan kepastian hukum dan perlindungan
kepara para Pekerja Rumah Tangga.

KSPI menyebutkan, keberadaan UU PPRT sekaligus menjadi bukti bahwa
pemerintah berkomitment memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga.
Sehingga negara lain yang saat ini mempekerjakan PRT dari Indonesia juga akan
menghormati para PRT Indonesia yang bekerja di sana.

"Pemerintah jangan hanya melindungi investor dan pemilik modal, yang tercermin
dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) tetapi kelompok-kelompok yang rentan
justru terus ditekan," kata Rusdi, Minggu (16/2).

Page 53 of 336.