Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 58
Title DAMPAK OMNIBUS LAW, ATURAN CUTI PANJANG KARYAWAN DIHAPUS
Media Name kompas.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.kompas.tv/article/66869/dampak-omnibus-law-aturan-cuti-pan jang-
Page/URL
karyawan-dihapus
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menuai pro kontra di
kalangan masyarakat.
Pada RUU tersebut, ada beberapa ketentuan soal ketenagakerjaan yang akan
diubah. Salah satunya soal cuti panjang .
Sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Minggu (16/2), dalam UU Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 79, pemerintah menjelaskan secara detail soal
cuti panjang alias istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun
di perusahaan yang sama.
Cuti panjang yang diatur adalah sekitar 2 bulan pada tahun ketujuh hingga tahun ke
delapan masing-masing 1 bulan tiap tahunnya.
UU tersebut pun mengatur secara jelas peraturan soal istirahat panjang yang dibuat
dalam bebebapa poin khusus.
Namun dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law , peraturan
cuti tahunan dihapus.
Kendati demikian, perusahaan dapat memberikan cuti panjang kepada karyawannya
yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.
Dalam omnibus law, pemerintah hanya mengatur waktu istirahat antara jam kerja
setelah kerja 4 jam berturut-turut dan istirahat mingguan sekitar 1-2 hari.
Selain itu, pemerintah mengatur cuti tahunan yang harus diberikan perusahaan
minimal 12 hari.
Berikut detail UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 79 soal cuti
panjang:
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
Page 57 of 336.
