Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 62
sebagai suatu standar.
"Persyaratan lingkungan itu tidak dibebankan kepada swasta. Tetapi dijadikan
standar dibebankan oleh swasta di awal tetapi dijadikan standar," jelasnya.
Menurut Siti, dengan penetapan Amdal sebagai sebuah standar justru semakin
memperkuat penindakan bagi perusahaan yang melanggar lingkungan. Sebab,
dengan standar, maka perusahaan yang sudah berinvestasi ini akan diawasi ketat
oleh pemerintah mengenai dampak lingkungannya.
4. Omnibus Law Ciptaker Pro terhadap Pekerja
Pemerintah memastikan dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Lapangan Kerja (Ciptaker) ini tetap pro terhadap tenaga kerja. Artinya, isu
mengenai RUU Ciptaker akan menghapuskan pesangon tidaklah benar.
Menteri Koordintor bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan untuk
mekanisme pesangon bagi tenaga kerja tetap memakai aturan yang berlaku.
Artinya, bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan nantinya akan mendapatkan hak
penggantian.
"Kalau pesangon tetap dengan regulasi yang berlaku. Jadi ini beda on top," ujarnya.
5. 5 Kali Gaji untuk Pekerja Baru
Dalam RUU Ciptaker memang ada mekanisme pembayaran jaminan kehilangan
pekerjaan dengan membayarkan sejumlah 5 kali gaji. Namun pembayaran ini hanya
berlaku bagi pekerja-pekerja baru.
"Omnibus law itu untuk mendorong orang yang tidak bekerja. Sekarang ada 7 juta
yang tidak kerja mereka ini berhak mendapatkan pekerjaan. Hak untuk
mendapatkan pekerjaan hak untuk mendapatkan gaji itu diatur dengan omnibus
law, apalagi dunia sekarang sedang mendapatkan banyak gejolak," jelas Menko
Airlangga.
Nantinya lanjut Airlangga, pembayaran lima kali gaji ini juga hanya untuk
perusahaan besar. Itupun juga harus melalui mekanisme perjanjian antara pekerja
dengan perusahaan.
6. Omnibus Law Mudahkan persoalan Lahan
Menurut Menteri LHK Siti Nurbaya, dalam RUU Omnibus Law ini pembebasan lahan
akan dipermudah. Namun, dalam RUU ini juga pemerintah akan tetap
memperhatikan masalah lingkungan yang ada di daerah sekitarnya.
Page 61 of 336.
